Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diprediksi Kalah jika Maju Pada Pilpres 2024, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 13/03/2020, 19:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan mengalami kekalahan apabila kembali maju dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu terlihat dalam hasil survei yang digelar oleh Indonesia Political Opinion (IPO).

"Sejak 2019 sampai 2020, bahkan di awal 100 hari pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin, trennya adalah menurun. Jadi ini kalau dilanjutkan, maka lebih besar potensinya untuk kalah dibandingkan yang menang," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Survei Cyrus: Elektabilitas Prabowo Naik Drastis, Bagaimana Nama Lain?

IPO mencatat, sebesar 64,5 persen dari total 1.600 responden meyakini Prabowo akan kalah. Sedangkan, peluang kemenangannya hanya sebesar 16,4 persen.

Adapun responden yang ragu-ragu atas kemenangan Prabowo sebesar 9,2 persen dan tergantung pasangan sebesar 9,9 persen.

Dalam survei tersebut, Prabowo masuk dalam deretan klaster tokoh lama bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan politisi PKS Hidayat Nur Wahid.

Baca juga: Cyrus Network: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Lebih Baik dari KPK

Kemudian disusul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, politisi PAN Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Uniknya, kendati diprediksi akan mengalami kekalahan, Prabowo justru meraup popularitas tertinggi di deretan tokoh lama.

Menteri Pertahanan itu meraih kepopuleran sebesar 92,6 persen. Sedangkan Bambang Soesatyo menjadi tokoh lama paling rendah popularitasnya sebesar 21,0 persen.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Prabowo pada Pilpres 2024 Tertinggi

Dedi mengatakan, faktor kekalahan Prabowo terjadi karena tingkat keterpilihan pada Pilpres 2024 lebih condong mengarah kepada tokoh-tokoh baru.

Tokoh baru itu antara lain, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian.

Lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Baca juga: Survei: Elektabilitas Sandiaga Naik Dua Kali Lipat jika Prabowo Tak Maju Pilpres 2024

Dengan begitu, kata Dedi, kondisi tersebut memungkinkan menjadi titik akhir perjalanan politik elektoral Prabowo.

"Jika mendapat pasangan politik dari parpol terkuat sekalipun, Prabowo tetap akan lebih berpeluang kalah dibanding menang," kata dia.

Survei nasional ini dilakukan sejak 10 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020 dengan total 1.600 responden yang dipilih secara purposive sampling.

Adapun penyebaran responden terdapat di 27 provinsi dengan tingkat kepercayaan sebesar 97 persen dan margin of error 4,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com