Ada Ancaman Virus Corona, SBY Diminta Ubah Jadwal Kongres V Partai Demokrat

Kompas.com - 13/03/2020, 13:40 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berjalan bersama Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan (kiri) saat menghadiri pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berjalan bersama Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan (kiri) saat menghadiri pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno berpendapat, sebaiknya Partai Demokrat mengubah jadwal penyelenggaraan Kongres V Partai Demokrat, di saat penyebaran virus corona atau Covid-19 semakin meningkat di Tanah Air.

Adapun, salah satu agenda Kongres V Partai Demokrat adalah pemilihan ketua umum.

Adi mengatakan, penundaan acara tersebut bisa dilakukan Partai Demokrat sebagai bentuk empati menanggapi penyebaran virus corona yang cukup cepat di Indonesia.

"Saya kira sebagai salah satu bentuk empati terhadap virus yang menyebar cukup cepat termasuk ke Indonesia," ucap Adi, ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (13/3/2020).

"Kongres Demokrat, ya kalau bisa dinegosiasikan ulang. Ini kan sebagai bentuk keseriusan untuk sama-sama menanggulangi virus," kata Adi.

Baca juga: Jelang Kongres Demokrat, AHY dan Ibas Disebut Sudah Safari Politik ke Daerah

Adi menilai, isu penyebaran virus corona belum menjadi isu bersama di Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, sebagian partai politik masih saja menyoroti isu politik seperti koalisi di Pilkada 2020 dan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, ia mendorong Partai Demokrat menjadi partai pertama yang menghentikan aktivitas politik yang melibatkan kerumunan massa.

"Justru memomentum Demokrat yang akan menyelenggarakan kongres untuk mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Dimulai dari Partai Demokrat, bahwa Demorkat adalah partai pertama yang memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas kerumunan massa itu," ujarnya.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Demokrat Siapkan Tim Medis di Kongres

Adi mengatakan, peran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperlukan untuk secara langsung menyatakan Kongres V Partai Demokrat ditunda.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X