Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2020, 13:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) untuk percepatan penanganan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

"Betul, Menteri Koordinator PMK sedang menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaannya," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro kepada Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Juri enggan merinci apa tugas dan wewenang satgas tersebut. Sebab, hingga saat ini masih dalam tahap penggodokan.

Baca juga: Kina Diteliti Sebagai Obat Virus Corona, PPTK Gamboeng Siapkan Bahan Baku

Namun, salah satu tugas umumnya adalah menjadi pusat koordinasi dan pengendalian penanganan penyebaran Covid-19.

"Satgas ini nantinya akan lintas kementerian dan lembaga. Kemenkes salah satunya," lanjut dia.

Ketika dikonfirmasi soal kabar bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo akan mengepalai satgas itu, Juri juga enggan berkomentar.

"Kita tunggu saja nanti seperti apa gugus tugas dan siapa-siapa saja yang ditugasi," ujar Juri.

"Poin kepentingan kita semua itu adalah harus tetap waspada yang tinggi terhadap penyebaran wabah ini. Tetapi tidak harus panik. pemerintah menjamin dapat mengontrol proses pencegahan dan penanganan wabah ini," lanjut dia.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Bandara Ngurah Rai Semprot Disinfektan

Kepala BNPB Doni Munardo saat ditemuidi Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Kepala BNPB Doni Munardo saat ditemuidi Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Informasi yang didapat, surat keputusan presiden (keppres) mengenai satgas itu dikabarkan sudah ada di meja Presiden Joko Widodo.

Tinggal Presiden melalui timnya melakukan kajian, kemudian ditandatangani.

Sebelumnya, wacana pembentukan satgas percepatan penanganan penyebaran virus corona telah disampaikan Deputi V BIN Afini Boer dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat.

Ia bahkan menyebut, Doni Munardo akan menjadi pimpinan satgas tersebut.

"Yang kami dengar ketuanya kepala BNPB. Ada banyak instansi lain," kata Afini.

Pembentukan satgas merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Baca juga: Kepala BNPB Disebut Bakal Pimpin Tim Khusus Penanganan Virus Corona

Tugas dan fungsi satgas itu, yaitu menerapkan langkah strategis untuk peningkatan imunitas masyarakat sehat dan pengobatan pasien Covid-19.

Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia menekankan, pemerintah telah menangani penyebaran virus corona di Indonesia dengan baik.

Angkie YudistiaInstagram/angkie.yudistia Angkie Yudistia
"Saat ini, pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis di dalam menghadapi wabah Covid-19," ujar Angkie.

"Kementerian Kesehatan melakukan semua langkah ini secara terukur sejak kasus pneuomonia mulai muncul di Wuhan," lanjut dia.

Angkie menambahkan, WHO telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global.

Artinya, ini merupakan wabah patogen baru yang menyebar dengan mudah dari orang ke orang di seluruh dunia dan memiliki persebaran secara global.

Baca juga: Satu Pasien Isolasi yang Meninggal di RSUD Moewardi Solo Positif Corona

Hingga saat ini, belum ada vaksin untuk menyembuhkan virus ini. Hingga kini setiap negara termasuk Indonesia terus melakukan upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini

"Oleh karena itu, pemerintah memastikan, penanganan yang dilakukan hingga saat ini adalah yang terbaik dengan terus melihat dinamika.

"Sangat memungkinkan terjadinya adaptasi atas pola penanganan seiring meningginya potensi ancaman dari virus zoonosis ini di Indonesia," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan 'High Politic'

Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan "High Politic"

Nasional
Kemenkes Kaji Vaksin 'Booster' Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Nasional
Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.