Mahkamah Agung Lantik 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc

Kompas.com - 12/03/2020, 11:25 WIB
Pelantikan lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Pelantikan lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melantik lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

Hatta Ali juga secara langsung memimpin pengambilan sumpah para hakim agung dan hakim ad hoc tersebut.

"Padi hari ini Kamis 12 Maret 2020 saya melantik sebagaimana telah disebutkan masing-masing sebagai hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunan-Nya," ujar Hatta Ali dalam pelantikan.

Baca juga: DPR Sahkan 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc

Ali lalu membacakan sumpah pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiabn hakim agung/hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujarnya yang diikuti para peserta pelantikan.

"Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," lanjut Ali menyudahi sumpah pelantikan.

Baca juga: Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Adapun lima orang hakim agung yang dilantik adalah Soesilo, Dwi Soegiarto, Rahmi Mulyati, H Busra dan Sugeng Sutrisno.

Kemudian, tiga orang hakim ad hoc yang dilantik yakni Agus Yunianto (hakim ad hoc tindak pidana korupsi tingkat kasasi), Ansori (hakim ad hoc tindak pidana korupsi tingkat kasasi) dan Sugianto (hakim ad hoc hubungan industrial tingkat kasasi).

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan lima calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc.

Baca juga: Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 dalam masa Persidangan II Tahun 2019-2020, Senin (3/1/2020). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.

Sebelum disahkan, para calon hakim itu telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Mulai dari uji membuat makalah hingga melakukan proses wawancara.

Delapan hakim agung itu sebelumnya datang dari 10 nama yang diajukan Komisi Yudisial. 

Dua yang ditolak komisi III salah satunya diduga melakukan plagiarisme.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X