Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mangkir, 3 dari 5 Orang yang Dipanggil Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rumah DP 0 Persen

Kompas.com - 12/03/2020, 11:18 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Polisi sudah memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0 persen oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengungkapkan, hanya dua saksi yang menghadiri panggilan.

"Kemarin kan dipanggil lima orang, kemarin yang hadir baru dua orang," ujar Argo di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Kamis (12/3/2020).

Sementara itu, polisi akan memanggil kembali tiga saksi lainnya untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Bareskrim Masih Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Tanah DP Nol Persen

Ia mengungkapkan, para saksi tersebut tidak hanya berasal dari PD Pembangunan Sarana Jaya. Argo tak merinci lebih jauh siapa saja saksi-saksi tersebut.

"Tidak semuanya dari PD Pembangunan Sarana Jaya, kan banyak, nanti yang berkaitan dengan fokus tersebut seperti apa, nanti diundang klarifikasi," katanya.

Diberitakan, Mabes Polri memastikan, tengah mengusut dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0 persen oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: PD Sarana Jaya Benarkan Sejumlah Karyawan Diperiksa Bareskrim

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kasus itu ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

"Penyidik (Ditipikor) masih proses klarifikasi," ujar Argo, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (11/3/2020).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pihak PD Pembangunan Sarana Jaya mengakui ada beberapa pegawainya dipanggil penyidik Ditipikor Bareskrim Polri.

"Ada beberapa karyawan PD Sarana Jaya (yang diperiksa). Saya harus cek dulu karena ada beberapa," ucap Humas PD Pembangunan Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dihubungi wartawan, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Meski demikian, Karen belum mau berkomentar apakah pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi pengembangan hunian rumah down payment (DP) 0 persen atau bukan.

"Kalau untuk detailnya, kami masih belum tau karena itu memang ranahnya kepolisian seperti apa. Kita cuma diminta keterangan dan kita kooperatif," ujar Keren.

Untuk diketahui, PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan BUMD di DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek properti strategis di Jakarta.

Di antaranya, yakni pengembangan kawasan sentra Primer Tanah Abang hingga pembangunan rumah hunian dengan uang muka Rp 0.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com