Mangkir, 3 dari 5 Orang yang Dipanggil Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rumah DP 0 Persen

Kompas.com - 12/03/2020, 11:18 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

BOGOR, KOMPAS.com - Polisi sudah memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0 persen oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengungkapkan, hanya dua saksi yang menghadiri panggilan.

"Kemarin kan dipanggil lima orang, kemarin yang hadir baru dua orang," ujar Argo di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Kamis (12/3/2020).

Sementara itu, polisi akan memanggil kembali tiga saksi lainnya untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Bareskrim Masih Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Tanah DP Nol Persen

Ia mengungkapkan, para saksi tersebut tidak hanya berasal dari PD Pembangunan Sarana Jaya. Argo tak merinci lebih jauh siapa saja saksi-saksi tersebut.

"Tidak semuanya dari PD Pembangunan Sarana Jaya, kan banyak, nanti yang berkaitan dengan fokus tersebut seperti apa, nanti diundang klarifikasi," katanya.

Diberitakan, Mabes Polri memastikan, tengah mengusut dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0 persen oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: PD Sarana Jaya Benarkan Sejumlah Karyawan Diperiksa Bareskrim

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kasus itu ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

"Penyidik (Ditipikor) masih proses klarifikasi," ujar Argo, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (11/3/2020).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pihak PD Pembangunan Sarana Jaya mengakui ada beberapa pegawainya dipanggil penyidik Ditipikor Bareskrim Polri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X