Warga yang Belum Miliki E-KTP Diminta Aktif Hubungi Dinas Dukcapil

Kompas.com - 06/03/2020, 13:52 WIB
Petugas memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik yang baru dicetak di Kantor Disdukcapil Kota Serang, Banten, Rabu (4/3/2020). Dirjen Dukcapil Kemendagri Arif Fakrulloh melarang seluruh Dinas Kependudukan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP karena blanko E-KTP sudah tersedia dan mencukupi sehingga semua pemohon KTP sudah harus bisa dilayani. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ama. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANPetugas memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik yang baru dicetak di Kantor Disdukcapil Kota Serang, Banten, Rabu (4/3/2020). Dirjen Dukcapil Kemendagri Arif Fakrulloh melarang seluruh Dinas Kependudukan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP karena blanko E-KTP sudah tersedia dan mencukupi sehingga semua pemohon KTP sudah harus bisa dilayani. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh meminta warga yang sudah merekam e-KTP namun belum tercetak untuk proaktif bertanya ke Dinas Dukcapil.

“(Stok) Blangko terpenuhi. Untuk itu dalam rangka membangun kesadaran administrasi kependudukan, masyarakat yang e-KTPnya belum selesai segera menghubungi Dinas Dukcapil. Jangan hanya ke Kecamatan,” ujar Zudan saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (6/3/2020).

Menurut Zudan, rata-rata kecamatan di Indonesia belum memiliki printer sehingga belum bisa melakukan pencetakan e-KTP secara langsung.

Baca juga: Prioritaskan E-KTP di Pilkada 2020, Kemendagri Mulai Hilangkan Suket

Dirinya berharap proses pencetakan dokumen kependudukan itu bisa selesai pada bulan ini.

“Bulan Maret ini semuanya (diharapkan) selesai. KTP elektronik yang sudah bisa dicetak akan dicetak, mulai dari data yang sudah PRR (print ready record) hingga yang masih mengantongi Suket (Surat Keterangan) pengganti KTP elektronik ” jelas Zudan.

Lebih lanjut, Zudan juga meminta agar Dinas Dukcapil daerah juga proaktif untuk mengambil blangko e-KTP ke Jakarta.

Dengan begitu, kebutuhan cetak e-KTP di daerah bisa terpenuhi.

"Insya Allah Menteri Keuangan akan menambah anggaran sehingga stok blangko e-KTP cukup sampai dengan akhir tahun," tambah Zudan.

Sebelumnya, Zudan mengatakan, pihaknya menyediakan sebanyak 16 juta blangko KTP elektronik (e-KTP) pada awal 2020.

Menurut Zudan, sebagian dari jumlah tersebut telah terdistribusi ke daerah.

"Blangko saat ini sudah tersedia 16 juta keping, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping," kata Zudan sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Kamis (30/1/2020) lalu.

Baca juga: Blangko E-KTP Tersedia, Kemendagri Larang Disdukcapil Terbitkan Suket Lagi

Kemudian, dari 3,3 juta keping yang telah didistribusikan ke daerah, tercatat ada 1,9 juta keping blangko telah digunakan untuk mencetak e-KTP.

Sementara itu, sisa dari blangko yang sudah didistribusikan masih tersedia di daerah dan siap digunakan.

"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak e-KTP. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak e-KTP kan 1,9 juta, (sehingga) masih ada 1,4 juta keping stok di daerah," jelas Zudan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X