Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Minta Mendagri Turun Langsung Cek Pembuatan e-KTP

Kompas.com - 26/02/2020, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

Johan sangsi pelaksanaan perekaman dan pencetakan e-KTP berjalan baik-baik saja seperti yang selama ini dilaporkan Kemendagri.

"Menurut saya Pak Mendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dukcapil) atau tidak," kata Johan dalam rapat kerja bersama Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Ia mengaku sempat mendapatkan laporan mengenai persoalan e-KTP.

Johan mengaku tidak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e-KTP baik-baik saja.

"Saya beberapa kali RDP dengan Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab dengan baik dan seolah-olah tidak ada masalah di lapangan," ujar dia. 

Tito pun mengaku telah menginstruksikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Ia meminta Zudan menyamar sebagai masyarakat yang hendak merekam e-KTP.

"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil tapi saya minta kita back-up dengan yang lain dari inspektorat langsung pengecekan di lapangan termasuk menjadi mistery buyers, jadi seolah-olah kami sebagai masyarakat kemudian nyamar sebagai masyarakat mengikuti prosesnya," kata Tito.

"Mengalami itu enggak, ternyata susah blangko e-KTP atau ternyata diberikan surat keterangan," ucap dia.

Baca juga: Bogor Siap Distribusikan 52.045 Lembar E-KTP kepada Warga

Menurut dia, anggaran pengadaan e-KTP untuk seluruh wilayah Indonesia telah mencukupi. Namun, Tito memastikan akan mencari tahu kendala pembuatan kartu tanda penduduk itu.

"Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan cari penyebabnya apa," ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com