Prioritaskan E-KTP di Pilkada 2020, Kemendagri Mulai Hilangkan Suket

Kompas.com - 01/03/2020, 16:50 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semaksimal mungkin akan mulai menghilangkan surat keterangan (suket) untuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan mulai membabat suket mulai Pilkada 2020 ini.

"Kami semaksimal mungkin babatin suket sehingga kami berharap semua penduduk WNI sudah pegang KTP elektronik ( e-KTP)," kata Zudan kepada wartawan, Minggu (1/3/2020).

Kendati demikian, bukan berarti mereka yang memiliki suket tidak bisa menggunakan haknya untuk mengikuti pemungutan suara.

Baca juga: Jelang Pilkada, Disdukcapil Tangsel Cetak KTP-el bagi 75 Ribu Pemegang Suket

Kemendagri, kata dia, akan memprioritaskan terlebih dahulu mereka yang sudah memiliki e-KTP.

Oleh karena itu, pihaknya terus menggalakan jemput bola melalui dinas-dinas dukcapil di setiap daerah agar warga yang belum memiliki e-KTP bisa segera memilikinya.

"Setiap Dinas Dukcapil terus jemput bola. Tapi ada yang proaktif rajin sekali, ada juga yang harus didorong-dorong. Blanko kami beri prioritas untuk yang (menyelenggarakan) pilkada," kata dia.

Hingga bulan Februari, pihaknya sudah mengirim sebanyak 7,3 juta blanko KTP elektronik ke daerah-daerah.

Baca juga: Blangko E-KTP Kosong, Puluhan Ribu Pemohon Hanya Diberi Suket

Saat ini masih ada stok sebanyak 9 juta blanko e-KTP yang tersedia di pusat.

Ia pun mengimbau seluruh kepala dinas bisa turun ke lapangan, menjemput bola lebih aktif ke beberapa lokasi.

Misalnya ke SMA, pabrik-pabrik, lembaga pemasyarakatan, pesantren dan beberapa lokasi lainnya.

"Kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem agar memudahkan dalam pemberian identitas," kata dia.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada September mendatang. Setidaknya terdapat 270 daerah yang menyelenggarakannya, terdiri dari 9 provinsi, 27 kota, dan 224 kabupaten.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X