KPK Buka Kemungkinan Adili Harun Masiku dan Nurhadi dkk secara In Absentia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk mengadili eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan eks caleg PDI-P Harun Masiku secara in absentia.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kemungkinan itu terbuka karena Nurhadi dan Harun Masiku hingga saat ini masih berstatus buron dan belum dapat ditemukan.

"Kalaupun kemudian seandainya tak tertangkap sampai hari kami melimpahkan ke pengadilan, tak menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami lanjutkan dengan proses persidangan in absentia," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).

Ghufron menuturkan, kasus Harun Masiku dan Nurhadi dkk tetap bisa dibawa ke pengadilan walaupun kedua tersangka itu belum ditangkap KPK dan tidak dapat dimintai keterangan selama alat bukti dianggap lengkap.

Baca juga: Eks Pimpinan Minta KPK Tangkap Harun Masiku demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Ghufton menambahkan, hadir di persidangan sebetulnya merupakan kesempatan bagi para terdakwa untuk membela diri dari dugaan pidana yang didakwakan kepadanya.

"Kalau kemudian hak dia tak digunakan, tak kemudian berarti proses hukum bisa terhambat, itu dari sisi hak dia," ujar Ghufron.

Kendati demikian, Ghuron menegaskan bahwa KPK bersama kepolisian tetap berupaya menangkap Harun Masiku dan Nurhadi dkk.

"Kami dengan pihak kepolisian sejak ditetapkan DPO di setiap jajaran kepolisian bukan hanya di Polda, sampai di Polres dan Polsek, Polri sudah menyatakan komitmennya untuk turut membantu," kata Ghufron.

Baca juga: Nurhadi jadi Buron KPK, Ini Kata Jubir Mahkamah Agung

Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang turut menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sedangkan Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.