Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Kompas.com - 05/03/2020, 17:40 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HERYUNANTOIlustrasi

MENJELANG pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak di 270 daerah pada 23 September mendatang, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan.

Geliat dan mobilisasi ASN seperti abring–abringan (berbondong-bondong) serta unggahan di media sosial tampak terlihat dalam memberikan dukungan kepada petahana yang akan kembali mencalonkan.

Tak hanya itu, beberapa ASN di sejumlah daerah juga ada yang memasang alat peraga sosialisasi dalam bentuk baligho serta spanduk dengan mempromosikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

Jika merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada, pada pertengahan Juni, KPU akan membuka pendaftaran pasangan calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Tahapan pencalonan ini dinilai menjadi salah satu titik rawan netralitas ASN. Tidak dapat dimungkiri bahwa beberapa kasus ketidaknetralan ASN dalam Pilkada terutama memasuki tahapan pencalonan dan kampanye selalu marak terjadi.

Pasalnya, ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara (Gusman, 2017). Bahkan, kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pengusung.

Keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan kepada petahana, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, iming-iming naik jabatan atau naik promosi ketika nantinya terpilih.

Menurut Sri Hartini (2014), implikasi ketidaknetralan adalah penempatan jabatan karena kepentingan politik yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor mariage system bukan merit system. Kedua, posisi ASN yang cenderung dilematis.

Satu sisi dituntut untuk bekerja secara profesional. Sisi lain, posisi ASN sebagai bawahan tidak bisa melawan instruksi atasan.

Sebenarnya, isu menyangkut netralitas birokrasi ini telah ada sejak era Orde Baru, yang kita kenal dengan "monoloyalitas".

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X