Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Penyebaran Corona, Ini Rekomendasi IDI ke Pemerintah...

Kompas.com - 05/03/2020, 15:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Satuan Tugas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 yang dibentuk Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan pengecekan terhadap penyebaran virus corona.

Ketua Satgas Covid-19 Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD mengatakan bahwa pemerintah harus memeriksa lebih banyak orang yang masuk ke Indonesia dari negara mana pun.

Tidak hanya orang yang berasal dari negara yang memiliki kasus positif Covid-19.

"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun dengan munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020, menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata Zubairi, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: 4 Pasien yang Diisolasi di 2 RS di Banyumas Kondisinya Membaik

IDI pun merekomendasikan pemerintah memperluas pengecekan di bandara atau pelabuhan untuk semua penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara yang terjangkit.

"Apabila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Zubairi.

Selain itu, IDI juga merekomendasikan pemerintah terus memberikan edukasi soal Covid-19 secara lengkap sekaligus pencegahannya secara reguler melalui media massa.

Khususnya soal definisi, gejala dan pemeriksaan yang dapat dilakukan sehingga masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.

Edukasi harus dilakukan di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.

IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang penyebaran virus corona secara reguler dengan lebih transparan serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat.

Baca juga: Pasien yang Dirujuk ke RSPI Pernah Close Contact dengan Pasien 1

Soal ketersediaan rumah sakit rujukan, IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan, baik pemerintah maupun swasta.

Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan deteksi Covid-19 juga harus ditambah. Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di semua Dinas Kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik agar spesimen yang dikirim dari berbagai rumah sakit di Indonesia terjaga.

"Sehingga, apa pun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com