Kompas.com - 04/03/2020, 20:23 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang serentak harus nyaman dilaksanakan bagi semua pihak. 

"Pendekatan yang mau kita lakukan adalah bagaimana pemilu itu bisa nyaman bagi publik luas, peserta pemilu, termasuk juga penyelenggara pemilu," ujar Feri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Karena itu, Pusako menyarankan pemilu serentak nantinya bisa dibagi menjadi dua kelompok, yakni pemilu lokal dan pemilu nasional.

Baca juga: Pilpres-Pileg Diputuskan Serentak, Perludem Minta DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Pemilu nasional dilaksanakan secara serentak untuk pilpres, pemilihan anggota DPR RI, dan pemilihan anggota DPD.

Kemudian, untuk pemilu lokal dilakukan secara serentak untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD.

"Pilihan yang ditawarkan salah satu yang paling maksimal tadi adalah soal pemilu nasional dan pemilu lokal, jadi itu," ucap Feri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengaku telah menyampaikan masukan kepada Kemendagri terkait sistem pemilu ini. 

"Sederhananya dari putusan MK (soal keserentakan pemilu) itu disimulasikan dan nanti dari sana bisa diketahui hal-hal apa saja yang berpotensi menghambat proses penyelenggaraan pemilu," kata dia. 

Pada Rabu (4/3/2020), Kemendagri menerima sejumlah pegiat pemilu untuk mendengarkan aspirasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Baca juga: Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi Jadi Nasional dan Lokal

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap atas masukan yang diberikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X