Anggota Komisi I Minta Pemerintah Bawa Kasus Kerusuhan di India ke PBB

Kompas.com - 29/02/2020, 18:14 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta. Fabian Januarius KuwadoAnggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia membawa kasus kerusuhan di India ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB).

Sebab, menurut dia, PBB harus mengambil sikap tegas terhadap kasus tersebut.

"Pemerintah bisa mengambil peran mulai dari memanggil Dubes (duta besar) India untuk Indonesia, membawa permasalahan ini ke PBB," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Maruf Amin Prihatin Konflik Antar-umat Beragama di India

Sukamta mengatakan, pemerintah memiliki posisi strategis di PBB. Sehingga sudah seharusnya turut menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai anggota Dewan HAM PBB di Jenewa sekaligus sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, harus ikut serta dalam usaha pencapaian misi perdamaian dunia," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai India telah melakukan diskriminasi.

Ia mengatakan, hal itu bertentangan dengan resolusi Dewan HAM PBB.

"Pemerintah harus mendorong PBB untuk mengambil tindakan tegas atas diskriminasi pemerintah India terhadap rakyat India yang beragama Muslim. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kejadian akan berulang," ucap Sukamta.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 23 orang tewas dalam kerusuhan di India. Kerusuhan ini terjadi karena pro-kontra masyarakat tentang UU Kewarganegaraan India.

UU ini dinilai merugikan umat Muslim karena memberi amnesti untuk imigran non-Muslim dari tiga negara tetangga yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Kerusuhan merebak mulai Minggu (23/2/2020) dan sampai hingga Rabu (26/2/2020) telah menewaskan 23 orang, menurut laporan dari BBC.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Nasional
Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Nasional
Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Jangan Hanya 'Terima Jadi' Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi: Kita Jangan Hanya "Terima Jadi" Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
UPDATE: 3.732 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 9 di Finlandia

UPDATE: 3.732 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 9 di Finlandia

Nasional
Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jadi Tersangka TPPU

Kasus Korupsi Asabri, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jadi Tersangka TPPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X