Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar-umat Beragama di India

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyesalkan kekerasan antar-umat beragama yang terjadi di India.

Ma'ruf mengatakan, kekerasan berlatar belakang agama seharusnya tidak boleh terjadi.

"Itu yang terjadi di India itu sangat memprihatinkan kita semua," ujar Ma'ruf di Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah saat ini ingin terus berupaya membangun kerukunan umat beragama.

Bahkan, ia ingin Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tokoh lintas agama dunia.

Baca juga: Kisah Heroik Polisi India: Lintasi Batas Negara Secara Ilegal Demi Selamatkan Warga Sipil

"Karena itu, kita bercita-cita membangun pertemuan tokoh-tokoh agama dunia, Islam, Kristen, Katolik, maupun Protestan, kemudian Hindu," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, perlu dibangun teologi kerukunan secara global untuk menekan potensi konflik antar-agama.

Selain itu, narasi keagamaan juga perlu ditingkatkan untuk menjamin sebuah kerukunan.

Ma'ruf berharap ke depannya tak ada lagi islamophobia. Namun sebaliknya, ia juga berharap tak ada lagi radikalisme di masyarakat muslim.

"Potensi-potensi konflik ini, kita coba membangun teologi kerukunan secara global, dan membangun narasi-narasi keagamaan yang mencerminkan kerukunan," kata dia.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Sebanyak 23 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan di India. Kerusuhan ini terjadi karena pro-kontra masyarakat tentang UU Kewarganegaraan India.

UU ini dinilai merugikan umat muslim karena memberi amnesti untuk imigran non-muslim dari tiga negara tetangga yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Kerusuhan merebak mulai Minggu (23/2/2020) dan sampai hingga Rabu (26/2/2020) telah menewaskan 23 orang, menurut laporan dari BBC.

India telah mengalami demonstrasi massa sejak pertengahan Desember 2019. Para demonstran menolak UU Kewarganegaraan anti-muslim atau yang lebih dikenal sebagai CAA (Citizenship Amendment Act).

Banyak aktivis dan politisi menilai isi CAA sangat bersifat berpecah belah, diskriminatif, dan melanggar konstitusi sekuler negara.