Anggota Komisi I Minta Pemerintah Bawa Kasus Kerusuhan di India ke PBB

Sebab, menurut dia, PBB harus mengambil sikap tegas terhadap kasus tersebut.

"Pemerintah bisa mengambil peran mulai dari memanggil Dubes (duta besar) India untuk Indonesia, membawa permasalahan ini ke PBB," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/2/2020).

Sukamta mengatakan, pemerintah memiliki posisi strategis di PBB. Sehingga sudah seharusnya turut menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai anggota Dewan HAM PBB di Jenewa sekaligus sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, harus ikut serta dalam usaha pencapaian misi perdamaian dunia," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai India telah melakukan diskriminasi.

Ia mengatakan, hal itu bertentangan dengan resolusi Dewan HAM PBB.

"Pemerintah harus mendorong PBB untuk mengambil tindakan tegas atas diskriminasi pemerintah India terhadap rakyat India yang beragama Muslim. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kejadian akan berulang," ucap Sukamta.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 23 orang tewas dalam kerusuhan di India. Kerusuhan ini terjadi karena pro-kontra masyarakat tentang UU Kewarganegaraan India.

UU ini dinilai merugikan umat Muslim karena memberi amnesti untuk imigran non-Muslim dari tiga negara tetangga yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Kerusuhan merebak mulai Minggu (23/2/2020) dan sampai hingga Rabu (26/2/2020) telah menewaskan 23 orang, menurut laporan dari BBC.