Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Kompas.com - 29/02/2020, 07:09 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Pertemuan presiden dengan pimpinan konfederasi buruh tersebut membahas kondisi investasi dan ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/wpa/aww. ANTARA FOTO/BAYU PRASETYOPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Pertemuan presiden dengan pimpinan konfederasi buruh tersebut membahas kondisi investasi dan ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/wpa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku rela dicopot sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) jika perlawanannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

"Kalau pun memang langkah perjuangan yang saya ambil menganggu pemerintah dan akhirnya diputuskan diberhentikan, saya siap, enggak ada masalah sama sekali," ujar Andi kepada Kompas.com di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Sejak isu Omnibus Law Cipta Kerja berhembus, Andi protes atas regulasi yang tengah disiapkan pemerintah itu.

Baca juga: Ini 9 Alasan KSPI Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Puncaknya ketika ia memimpin puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPSI menggelar aksi di depan DPR RI guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicirugai akan merugikan kalangan buruh.

Andi menilai, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah akan mengganggu angkatan buruh Indonesia.

Dia menegaskan siap didepak dari jabatan perusahaan berpelat merah jika upaya perjuangannya dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lebih baik saya dikorbankan dengan keluarga saya dibanding ratusan juta rakyat, itu pilihan hidup buat saya. Saya siap kalau misalnya langkah perjuangan saya dianggap menganggu dan akhirnya diberhentikan," tegas Andi.

Baca juga: Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Andi mengaku sudah beberapa kali mendapat imbauan dari sejumlah tokoh nasional.

Mereka meminta supaya dirinya tak terlalu mengkritik kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Sebab, apabila kritik keras terus dilontarkan, tak menutup kemungkinan ia dapat dipaksa angkat kaki dari PT PP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga 'Laundry' Boleh Buka sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga "Laundry" Boleh Buka sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X