Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Kompas.com - 29/02/2020, 07:09 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Pertemuan presiden dengan pimpinan konfederasi buruh tersebut membahas kondisi investasi dan ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/wpa/aww. ANTARA FOTO/BAYU PRASETYOPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Pertemuan presiden dengan pimpinan konfederasi buruh tersebut membahas kondisi investasi dan ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/wpa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku rela dicopot sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) jika perlawanannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

"Kalau pun memang langkah perjuangan yang saya ambil menganggu pemerintah dan akhirnya diputuskan diberhentikan, saya siap, enggak ada masalah sama sekali," ujar Andi kepada Kompas.com di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Sejak isu Omnibus Law Cipta Kerja berhembus, Andi protes atas regulasi yang tengah disiapkan pemerintah itu.

Baca juga: Ini 9 Alasan KSPI Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Puncaknya ketika ia memimpin puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPSI menggelar aksi di depan DPR RI guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicirugai akan merugikan kalangan buruh.

Andi menilai, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah akan mengganggu angkatan buruh Indonesia.

Dia menegaskan siap didepak dari jabatan perusahaan berpelat merah jika upaya perjuangannya dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

"Lebih baik saya dikorbankan dengan keluarga saya dibanding ratusan juta rakyat, itu pilihan hidup buat saya. Saya siap kalau misalnya langkah perjuangan saya dianggap menganggu dan akhirnya diberhentikan," tegas Andi.

Baca juga: Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Andi mengaku sudah beberapa kali mendapat imbauan dari sejumlah tokoh nasional.

Mereka meminta supaya dirinya tak terlalu mengkritik kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Sebab, apabila kritik keras terus dilontarkan, tak menutup kemungkinan ia dapat dipaksa angkat kaki dari PT PP.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X