Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

"Kalau pun memang langkah perjuangan yang saya ambil menganggu pemerintah dan akhirnya diputuskan diberhentikan, saya siap, enggak ada masalah sama sekali," ujar Andi kepada Kompas.com di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Sejak isu Omnibus Law Cipta Kerja berhembus, Andi protes atas regulasi yang tengah disiapkan pemerintah itu.

Puncaknya ketika ia memimpin puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPSI menggelar aksi di depan DPR RI guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicirugai akan merugikan kalangan buruh.

Andi menilai, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah akan mengganggu angkatan buruh Indonesia.

Dia menegaskan siap didepak dari jabatan perusahaan berpelat merah jika upaya perjuangannya dianggap menganggu stabilitas pemerintah.

"Lebih baik saya dikorbankan dengan keluarga saya dibanding ratusan juta rakyat, itu pilihan hidup buat saya. Saya siap kalau misalnya langkah perjuangan saya dianggap menganggu dan akhirnya diberhentikan," tegas Andi.

Andi mengaku sudah beberapa kali mendapat imbauan dari sejumlah tokoh nasional.

Mereka meminta supaya dirinya tak terlalu mengkritik kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Sebab, apabila kritik keras terus dilontarkan, tak menutup kemungkinan ia dapat dipaksa angkat kaki dari PT PP.

Terlebih, ia notabene dikenal cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo. Saat Pilpres, ia juga menaruh dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Namanya bahkan sempat santer diisukan menjadi Menteri Ketengakerjaan di Kabinet Indonesia Maju.

"Diingatkan sudah oleh beberapa tokoh nasional, bahwa 'jangan terlalu keras, Anda orang dekat Presiden'," terang Andi menirukan imbauan para tokoh nasional.

Andi yang juga menjabat sebagai pimpinan buruh se-ASEAN itu mengaku mendapat dukungan dari buruh di berbagai negara.

Mereka memberikan dukungan moril menyangkut langkahnya menentang Ombubus Law Cipta Kerja.

Dukungan itu datang mulai dari Singapura, Malaysia, Myanmar Thailand, hingga Timor Leste.

"Saya sebagai pimpinan buruh ASEAN menerima banyak WA dari teman-teman (buruh luar negeri) soal gerakan buruh dan mereka tidak lupa mengingatkan 'kok Anda sebagai pejabat utama perusahaan negara pimpin demo'," katanya.

"Saya sampaikan bahwa ini pertama dalam sejarah republik ada pimpian BUMN, pimpin aksi ke jalan, itu pilihan perjuangan karena saya punya tanggung jawab sebagai presiden konfederasi buruh," tegasnya.

Andi bersama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bahkan telah sepakat menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.