Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Arab Saudi Larang Umrah Sementara Waktu...

Kompas.com - 28/02/2020, 12:05 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Sehingga, ia bersama 203 calon jemaah lainnya tetap berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta.

Namun, sesampainya di lokasi ia justru mendapati pemandangan banyak calon jemaah yang mengalami nasib serupa.

“Sampai sini, ternyata bukan sendiri saya,” kata Saiful kepada Kompas.com.

Pemandangan serupa juga terlihat di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sejumlah calon jemaah mengaku kecewa atas keputusan pemerintah Saudi yang mendadak.

“Keputusan hari ini dan langsung berlaku hari ini juga. Tadi pagi infonya ada yang berangkat tetapi juga akan dikembalikan ke Indonesia,” ungkap salah seorang calon jemaah, Syaifullah Maksum, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jemaah Batal Terbang

Selain kecewa, beban mental juga dirasakan oleh dia.

Sebab, beberapa waktu lalu ia telah pamit kepada tetangga dan keluarganya untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci.

"Kalau bisa segera dilakukan diplomasi antara kedua negara Indonesia dengan Arab Saudi, apalagi Indonesia termasuk negara yang berstatus negatif virus COVID-19," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka cukup memahami kekecewaan yang dirasakan para jemaah.

Sebab, selain rasa sedih yang dirasakan karena urung berangkat, ada kerugian yang juga harus diderita oleh mereka.

“Apalagi kalau yang di kampung sudah selamatan. Belum lagi kerugian tiket yang sudah dipesan. Ini untuk jemaah umrah selain sedih juga pasti terpukul,” kata Diah saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah, Sahrul Gunawan Terancam Rugi Miliaran Rupiah

Meski demikian, ia juga cukup memahami sikap pemerintah Saudi yang ingin memberikan perlindungan, tidak hanya kepada warga negaranya tetapi juga warga negara lain, baik yang sedang menjalankan ibadah umrah maupun berwisata.

Politikus PDI Perjuangan ini pun berharap pemerintah Saudi dapat segera memberikan penjelasan lebih detail sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan.

Sebab, ada kekhawatiran bila tidak ada kejelasan pasti terkait waktu pelaksanaannya, hal itu juga dapat mengancam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Ini yang juga bisa bikin cemas buat yang mau naik haji. Semoga ini segera berhenti,” lanjut dia.

Memaklumi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menghargai langkah Saudi dalam menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi tersebut.

Baca juga: Jemaah Umrah Menumpuk di Bandara, Ini Kata Menhub

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.
"Pertama itu kebijakan dari pemerintah Arab Aaudi. Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sangat menghargai," kata Jokowi di Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com