Kompas.com - 28/02/2020, 12:05 WIB
Calon jamaah umrah menunggu kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020). Ribuan calon jamaah umroh yang melalui bandara Soetta dipastikan gagal berangkat menuju Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi. Hal itu karenakan adanya penghentian sementara masuknya warga negara asing ke Arab Saudi hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularaan virus corona. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALCalon jamaah umrah menunggu kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020). Ribuan calon jamaah umroh yang melalui bandara Soetta dipastikan gagal berangkat menuju Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi. Hal itu karenakan adanya penghentian sementara masuknya warga negara asing ke Arab Saudi hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularaan virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kekhawatiran Pemerintah Arab Saudi terhadap meningkatnya jumlah pengidap virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia, membuat pemerintah berbasis kerajaan itu mengambil langkah melarang seluruh kegiatan umrah dari warga negara yang diduga terjangkit virus corona untuk sementara waktu. 

Bahkan, Indonesia yang hingga kini mengklaim belum ada satu pun warga negaranya yang positif virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu, turut menjadi satu dari 23 negara yang dilarang Arab Saudi untuk masuk.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan kebijakan yang diambil Arab Saudi. Tak terkecuali Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Bahkan, Menlu Retno Marsudi langsung memanggil Duta Besar Arab Saudi di Indonesia untuk mengklarifikasi hal ini.

“Di dalam butir dua ada beberapa negara, 23 negara (yang ditangguhkan), salah satunya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu kan belum (terinfeksi corona),” kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Pengumuman pembatasan itu dilakukan secara tiba-tiba.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kompas.com melansir keterangan resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitter resmi mereka.

Selain umroh, larangan juga ditujukan bagi warga yang ingin menuju Masjid Nabawi maupun yang hendak melakukan kunjungan wisata lainnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuk ke Indonesia terhadap pendatang dari China daratan atau yang sudah berada di China daratan selama 14 hari dan melarang perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke China serta menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuk ke Indonesia terhadap pendatang dari China daratan atau yang sudah berada di China daratan selama 14 hari dan melarang perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) ke China serta menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China untuk mencegah masuknya Virus Corona ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Pemerintah Saudi menyebut, langkah yang dilakukan negaranya sebagai sebuah antisipasi tertinggi, guna mendukung langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam memberantas dan mencegah penyebaran virus ini.

Menlu Retno Marsudi menilai, seharusnya pemerintah Saudi dapat membuat pengecualian untuk Indonesia.

“Jadi, alasan bahwa mengani COVID-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,” kata Retno.

Baca juga: Terawan: Masak Kita Mau Mengikuti Australia dan Amerika?

Di lain pihak, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Saudi agar warga negara Indonesia dapat tetap menjalankan ibadah umrah.

Sebab, mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto ini meyakini bahwa Indonesia masih bersih dari penyebaran virus COVID-19.

“Ya, namanya juga berusaha demi untuk rakyat, pasti kita akan melakukan upaya seperti itu. Tapi caranya kan halus,” ucap Terawan.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap, Pemerintah Saudi dapat menangguhkan kebijakannya terutama bagi jemaah asal Indonesia yang telah mengantongi visa umrah dan yang tertahan di bandara-bandara negara anggota Gulf Cooperation Council (GCG).

“Kita harapkan nanti pemerintah Saudi memberikan atau membuka kembali kepada jemaah Indonesia untuk melakukan umrah. Duta Besar kita di Saudi sedang berusaha itu , ya kita tunggu saja,” kata Ma’ruf seperti dilansir dari Antara.

Penumpukan jemaah umrah di bandara

Akibat penangguhan secara mendadak ini, situasi di sejumlah bandara dipadati para calon jemaah umrah yang batal berangkat. Seperti terlihat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Baca juga: Langkah Saudi Tangguhkan Umrah dan Upaya Nego Pemerintah RI

Salah seorang jemaah asal Lombok, Nusa Tenggara Timur, bernama Saiful mengaku, awalnya sempat mengira informasi yang telah mereka peroleh sejak pukul 12.00 WIB tidak benar.

Sehingga, ia bersama 203 calon jemaah lainnya tetap berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta.

Namun, sesampainya di lokasi ia justru mendapati pemandangan banyak calon jemaah yang mengalami nasib serupa.

“Sampai sini, ternyata bukan sendiri saya,” kata Saiful kepada Kompas.com.

Pemandangan serupa juga terlihat di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sejumlah calon jemaah mengaku kecewa atas keputusan pemerintah Saudi yang mendadak.

“Keputusan hari ini dan langsung berlaku hari ini juga. Tadi pagi infonya ada yang berangkat tetapi juga akan dikembalikan ke Indonesia,” ungkap salah seorang calon jemaah, Syaifullah Maksum, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jemaah Batal Terbang

Selain kecewa, beban mental juga dirasakan oleh dia.

Sebab, beberapa waktu lalu ia telah pamit kepada tetangga dan keluarganya untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci.

"Kalau bisa segera dilakukan diplomasi antara kedua negara Indonesia dengan Arab Saudi, apalagi Indonesia termasuk negara yang berstatus negatif virus COVID-19," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka cukup memahami kekecewaan yang dirasakan para jemaah.

Sebab, selain rasa sedih yang dirasakan karena urung berangkat, ada kerugian yang juga harus diderita oleh mereka.

“Apalagi kalau yang di kampung sudah selamatan. Belum lagi kerugian tiket yang sudah dipesan. Ini untuk jemaah umrah selain sedih juga pasti terpukul,” kata Diah saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah, Sahrul Gunawan Terancam Rugi Miliaran Rupiah

Meski demikian, ia juga cukup memahami sikap pemerintah Saudi yang ingin memberikan perlindungan, tidak hanya kepada warga negaranya tetapi juga warga negara lain, baik yang sedang menjalankan ibadah umrah maupun berwisata.

Politikus PDI Perjuangan ini pun berharap pemerintah Saudi dapat segera memberikan penjelasan lebih detail sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan.

Sebab, ada kekhawatiran bila tidak ada kejelasan pasti terkait waktu pelaksanaannya, hal itu juga dapat mengancam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Ini yang juga bisa bikin cemas buat yang mau naik haji. Semoga ini segera berhenti,” lanjut dia.

Memaklumi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menghargai langkah Saudi dalam menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi tersebut.

Baca juga: Jemaah Umrah Menumpuk di Bandara, Ini Kata Menhub

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.
"Pertama itu kebijakan dari pemerintah Arab Aaudi. Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita sangat menghargai," kata Jokowi di Jakarta.

Jokowi mengaku, belum berbicara dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait langkah Arab Saudi ini.

Sebab, ia baru saja mendapatkan informasi terkait hal ini pada Rabu (26/2/2020).

Namun, Kepala Negara menegaskan, kebijakan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia.

"Saya kira ini kan tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus corona. Kita sangat menghargai itu," kata Jokowi.

Terpisah, Menteri Agama Fachrul Razi berharap agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintah Saudi.

Ia meyakini kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar.

Baca juga: Jemaah Umrah Batal Berangkat, Ini yang Dilakukan Angkasa Pura II

“Kami mengimbau agar calon jemaah umrah dapat memahami kebijakan Saudi dan sikap pemerintah, demi kebaikan jemaah itu sendiri,” kata Fachrul melalui keterangan tertulis.

"Kesehatan jemaah umrah kita adalah hal utama,” lanjut dia.

Fachrul mengaku telah meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) di Indonesia, maupun Konsul Haji KJRI di Jeddah.

Ia berjanji pemerintah dan penyelenggara umrah akan segera merumuskan langkah terbaik untuk menyikapi kebijakan ini.

“Untuk saat ini, harap jemaah umrah memahami ketertundaan keberangkatannya,” ujar Fachrul.

Ia pun berharap supaya pemerintah Arab Saudi dapat segera menemukan upaya terbaik dalam mencegah penyebaran virus corona.

“Sehingga niat jemaah untuk beribadah umrah bisa terlaksana kembali,” katanya.

Baca juga: Menhub Pastikan Maskapai Jemput Jemaah Umrah yang Telanjur Sampai Arab Saudi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berharap, pemerintah dapat terus melobi pemerintah Saudi untuk melonggarkan kebijakan ini.

Apalagi, Indonesia hingga kini belum dilaporkan ada kasus positif virus corona.

“Kedua, Kerajaan Arab Saudi (dapat) meminta kepada masing-masing negara untuk melakukan screening kesehatan di negaranya masing-masing untuk mengidentifikasi apakah terinfeksi atau tidak. Jika terinfeksi jangan diberangkatkan,” ujar Ace.

“Kerajaan Arab Saudi juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di bandara udaranya. Jika ada suspect tentu tak boleh masuk,” lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.