Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/02/2020, 10:33 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PPP meminta pemerintah Arab Saudi segera mencabut penangguhan sementara jemaah umrah dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan perjalanan umrah adalah impian hampir tiap umat Islam.

"Kami berharap pemerintah Arab Saudi segera membuka jalur umrah dengan memperketat pemeriksaan. Karena umrah ini ibadah bukan perjalanan biasa, setiap umat Islam memimpikan untuk menjalankannya," kata Awi kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).

Ia juga khawatir kebijakan pemerintah Arab Saudi itu mengganggu pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Awi berharap pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan hal tersebut.

"Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini jangan sampai mengganggu musim haji tahun 2020," ujar dia.

Baca juga: Antisipasi Penipuan, Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penangguhan Umrah secara Masif

Menurut Awi, penyetopan perjalanan umrah secara tiba-tiba itu juga merugikan WNI yang hendak berangkat.

Anggota DPR itu meminta pemerintah melakukan lobi-lobi kepada Arab Saudi terkait kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan ini melalui lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan itu," kata Awi.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah turut mengawasi penyedia jasa perjalanan umrah agar memenuhi hak-hak para jemaah yang gagal berangkat.

Awi mengatakan penyedia jasa wajib mengembalikan dana para jemaah atas fasilitas-fasilitas yang belum mereka terima.

"Pemerintah turut aktif memonitor para penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya," tuturnya.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi. Kebijakan ini berlaku mulai Kamis (27/2/2020).

Dikutip dari Arab News, Kamis (27/2/2020), Arab Saudi juga telah menangguhkan visa turis yang datang dari negara-negara dengan kasus virus corona.

Pihaknya juga menyebut bahwa otoritas kesehatan Arab Saudi terus memantau perkembangan terkini dari penyebaran virus corona yang mulai menginfeksi sejumlah negara Teluk dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Langkah Saudi Tangguhkan Umrah dan Upaya Nego Pemerintah RI

Tindakan tersebut dilakukan untuk tindakan pencegahan serta perlindungan terbaik bagi keselamatan warga dan setiap orang yang berniat mengunjungi Arab Saudi, baik untuk tujuan umrah maupun wisata.

"Tindakan pencegahan ini berdasarkan dari rekomendasi otoritas kesehatan untuk menerapkan standar kehati-hatian tertinggi dan mengambil langkah-langkah pencegahan proaktif untuk mencegah masuknya virus corona ke Arab Saudi," demikian tulis Kemenlu dalam sebuah pernyataan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Jaksa KPK Cecar Andhi Pramono soal Transaksi Miliaran Pakai Rekening Orang Lain

Nasional
TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

TKN: Kebetulan Program Bansos Pas Mau Pemilu, Kebaikan Pak Jokowi Berdampak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Nasional
Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Nasional
KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com