Saksi Sebut Permintaan Dana Tambahan Kunker Imam Nahrawi Dibebankan di Anggaran Satlak Prima

Kompas.com - 27/02/2020, 13:31 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Bambang Tri Joko mengungkapkan, asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, kerap meminta dana tambahan untuk kepentingan kunjungan kerja Imam.

Padahal, kata Bambang, dana kunjungan kerja yang resmi sudah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan dan sudah ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora.

Hal itu diakui Bambang saat diperiksa sebagai saksi untuk Imam.

Baca juga: Saksi Sebut Staf Imam Nahrawi Tagih 20 Persen Anggaran Satlak Prima

Adapun Imam merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

"Saya dipanggil Pak Sesmen waktu itu, Pak Alfitra Salam. Itu sekitar tahun 2016, ada asprinya Pak Terdakwa (Imam), saudara Ulum menghadap Pak Sesmen. Pak Alfitra menyampaikan bahwa barusan saudara Ulum menghadap beliau dalam rangka keperluan kunjungan terdakwa, karena menurut yang saya tangkap dari keterangan Pak Alfitra adalah kurang. Sehingga minta tambahan," kata Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Saksi Ungkap Adanya Penyerahan Uang Rp 2 Miliar ke Aspri Imam Nahrawi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Bambang, Ulum biasanya menyampaikan ke Alfitra bahwa dana per kunjungan Imam Nahrawi berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta.

"Beliau (Alfitra) hanya menyampaikan begitu, terus saya tanya anggaran dari mana, Pak? Karena kami dari Biro Keuangan sudah menyiapkan perjalanan dinas yang masuk dalam DIPA yang resmi. Perjalanan dinas itu kan komponennya penginapan, kemudian uang harian, sampai tiket. Itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan," kata dia.

Menurut Bambang, permintaan Ulum melalui Alfitra itu merupakan dana tambahan di luar dukungan anggaran perjalanan resmi.

Baca juga: Jaksa Telusuri Tagihan Kartu Kredit Aspri Imam Nahrawi

Sehingga, lanjut Bambang, Alfitra menyebutkan bahwa dana tambahan itu akan dibebankan di anggaran Program Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang peruntukannya demi mencetak atlet-atlet.

"Pak Alfitra bilang ke saya, jadi begini Pak Karo ini kan permintaan Ulum, karena Pak Menteri setiap kunjungan kan butuh banyak keperluan, karena di daerah ada para pemuda dan insan olahraga yang ketemu beliau. Salah satu yang disampaikan adalah untuk menjamu. Itu yang disampaikan Ulum ke Pak Alfitra," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X