Gratifikasi Imam Nahrawi: Untuk Desain Rumah hingga Beli Tiket F1

Kompas.com - 14/02/2020, 14:33 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) mengenakan rompi orange menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) mengenakan rompi orange menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi didakwa bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, menerima gratifikasi dengan total sekitar Rp 8,648 miliar dari sejumlah pihak.

Hal itu dipaparkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam surat dakwaan terhadap Imam yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

"Bahwa terdakwa Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) bersama-sama Miftahul Ulum selaku Asisten Pribadi Menpora RI telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp 8.648.435.682," kata jaksa KPK Muhammad Riduan saat membaca surat dakwaan.

Baca juga: Eks Menpora Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 11,5 Miliar

Dalam surat dakwaan itu, jaksa KPK membeberkan rincian penggunaan gratifikasi tersebut, mulai dari pembayaran desain rumah hingga pembelian tiket Formula 1.

Gratifikasi Rp 2 miliar

"Sejumlah Rp 2 miliar sebagai pembayaran jasa desain Konsultan Arsitek Kantor Budipradono Architecs dari Lina Nurhasanah (mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas Kemenpora) yang bersumber dari uang anggaran Satlak Prima," papar jaksa dalam dakwaan.

Jaksa dalam dakwaannya menjelaskan, saat itu pihak konsultan mempresentasikan rencana pembuatan desain rumah milik Imam di wilayah Cipayung, Jakarta Timur.

Istri Imam, Shohibah Rohmah, pun menyetujui untuk menggunakan jasa desain rumah konsultan tersebut.

Baca juga: Selain Suap, Imam Nahrawi Didakwa Terima Gratifikasi Sekitar Rp 8,64 Miliar

Selanjutnya, dijalin kontrak antara pihak konsultan dan Shohibah dengan nilai Rp 700 juta. Pembayaran dilakukan sebanyak 4 termin sesuai tahapan pekerjaan.

Seiring beberapa waktu, Ulum, Imam, dan Shohibah melakukan pertemuan dengan pihak konsultan yang sama di rumah dinas Imam.

Dalam pertemuan itu, Shohibah minta dibuatkan desain untuk renovasi interior butik dan kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Menurut jaksa, rencana anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi butik dan kafe itu sebesar Rp 300 juta, sedangkan biaya jasa desain interior sebesar Rp 90 juta.

Pada sekitar Oktober 2016, Miftahul Ulum menghubungi Lina Nurhasanah.

Baca juga: Sesmenpora Ungkap Aspri Imam Nahrawi yang Perintahkan Pegawai Kemenpora Setor Uang ke Menteri

Dalam pembicaraan tersebut, Ulum meminta uang Rp 2 miliar untuk membayar "Omah Bapak". Maksudnya, rumah milik Imam Nahrawi.

Atas permintaan itu, Lina Nurhasanah menyiapkan uang tersebut yang bersumber dari dana akomodasi atlet pada anggaran Satlak Prima.

Uang tersebut diserahkan oleh Lina kepada stafnya bernama Alverino Kurnia untuk dibawa ke kantor pihak konsultan tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Nasional
Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Nasional
Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

Nasional
ICW Mempertanyakan Mengapa KPK Tak Menjerat Rektor UNJ

ICW Mempertanyakan Mengapa KPK Tak Menjerat Rektor UNJ

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X