Kompas.com - 26/02/2020, 15:14 WIB
Pemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa. Dokumentasi Kementerian PUPRPemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara yang sudah mulai disusun pemerintah sejak tahun 2019, ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020.

Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan, penyusunan RUU ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan masterplan IKN.

"Perkiraannya bulan Juni nanti semua RUU dan masterplannya sendiri sudah siap," kata Hayu dalam dialog bertajuk Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Transportasi di Ibu Kota Negara Akan Berbasis Listrik

"Sehingga Juli ke depan akan dimulai dengan soft groundbreaking akan dimulai seterusnya untuk penyiapan pembangunan," lanjut dia.

Dalam soft groundbreaking tersebut, rencananya pemerintah akan membangun jalan akses dari Samarinda ke lokasi IKN guna memudahkan transportasi kendaraan proyek IKN.

Selain menyusun RUU dan masterplan, ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden tentang badan otorita.

Baca juga: Luhut Sebut Ada 30 Investor Tertarik pada Proyek Ibu Kota Baru

Selain itu, ada pula sejumlah kajian tentang kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian sosial ekonomi dan kajian sosial budaya.

"Selain itu ada beberapa hal lain yang juga sedang dalam proses penyiapan adalah kita sudah selesaikan FS tapi harus diikuti dengan masterplan. Masterplan ini yang sedang dalam proses," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X