Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Kompas.com - 26/02/2020, 15:14 WIB
Pemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa. Dokumentasi Kementerian PUPRPemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara yang sudah mulai disusun pemerintah sejak tahun 2019, ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020.

Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan, penyusunan RUU ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan masterplan IKN.

"Perkiraannya bulan Juni nanti semua RUU dan masterplannya sendiri sudah siap," kata Hayu dalam dialog bertajuk Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Transportasi di Ibu Kota Negara Akan Berbasis Listrik

"Sehingga Juli ke depan akan dimulai dengan soft groundbreaking akan dimulai seterusnya untuk penyiapan pembangunan," lanjut dia.

Dalam soft groundbreaking tersebut, rencananya pemerintah akan membangun jalan akses dari Samarinda ke lokasi IKN guna memudahkan transportasi kendaraan proyek IKN.

Selain menyusun RUU dan masterplan, ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden tentang badan otorita.

Baca juga: Luhut Sebut Ada 30 Investor Tertarik pada Proyek Ibu Kota Baru

Selain itu, ada pula sejumlah kajian tentang kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian sosial ekonomi dan kajian sosial budaya.

"Selain itu ada beberapa hal lain yang juga sedang dalam proses penyiapan adalah kita sudah selesaikan FS tapi harus diikuti dengan masterplan. Masterplan ini yang sedang dalam proses," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X