Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, pemerintah telah menyiapkan strategi antisipasi kerawanan dalam Pilkada serentak 2020.

Namun, Mahfud MD tidak dapat mengungkapkan strategi tersebut lantaran bersifat rahasia.

"Iya sudah diantisipasi. Tapi kalau diantisipasi itu dikatakan kepada Anda, bocor lagi, diberitakan. Kan bukan strategi namanya kalau diberitahu semua. Pokoknya kita sudah tahu," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Netralitas ASN hingga Mahar Politik Jadi Indikasi Kerawanan Pilkada 2020

Mahfud MD Menambahkan, Polri mempunyai pengalaman yang cukup baik di dalam mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi.

Dengan pemetaan yang telah dilakukan Polri, dapat diketahui daerah mana saja yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 berikut dengan kerawanan-kerawanan keamanannya.

"Polri sudah biasalah memetakan, dulu yang rawan di daerah ini, daerah ini," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkad serentak 2020.

Berdasarkan hasil pemetaan, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Baca juga: Masuk Daerah Rawan Politik Saat Pilkada 2020, Ini Langkah Bawaslu Makassar

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, menjadi daerah dengan potensi kerawanan Pilkada paling tinggi.

"Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Selain Kabupaten Manokwari, tercatat 14 dari 261 kabupaten/kota juga menunjukkan potensi kerawanan pilkada yang tinggi.

Sebanyak 14 daerah itu secara berturut-turut yakni Kabupaten Mamuju (78,01), Kota Makassar (74,94), Kabupaten Lombok Tengah (73,25), Kabupaten Kotawaringin Timur (72,48), Kabupaten Sula (71,45), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02), Kota Sungai Penuh (70,63).

Baca juga: Waketum Gerindra Sebut Akan Umumkan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Maret

Selanjutnya, Kabupaten Minahasa Utara (70,62), Kabupaten Pasangkayu (70,20), Kota Tomohon (66,89), Kota Ternate (66,25), Kabupaten Serang (66,04), Kabupaten Kendal (65,03), dan Kabupaten Sambas (64,53).

Bawaslu juga memetakan potensi kerawanan pemilihan gubernur di sembilan provinsi yang menggelar Pilkada 2020.

Hasilnya, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan skor kerawanan tertinggi, yaitu mencapai 86,42.

Sedangkan indeks kerawanan delapan provinsi secara berturut-turut adalah Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, indeks kerawanan pemilu bertujuan untuk sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan di tiap-tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Sehingga diharapkan Pilkada 2020 berjalan secars demokratis dan adil.

"IKP 2020 kami jadikan mekansime deteksi dini, early warning system, terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada 2020," kata Abhan.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.