Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

Kompas.com - 25/02/2020, 18:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah belum dapat menentukan waktu pemulangan 78 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru Kapal Pesiar Diamond Princess.

Menurut Achmad, pemulangan ini bukan sebuah hal yang mudah. Oleh karenanya ia meminta masyarakat untuk maklum.

"Jadi sampai sekarang kita belum dapat kepastian kapan (WNI kru Kapal Pesiar Diamond Princess) akan dijemput," kata Achmad saat konferensi pers melalui video telekonferensi yang di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

"Kita maklumi karena ini bukan sesuatu yang mudah," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Meski belum dijadwalkan, Achmad berjanji bahwa pemerintah pasti akan melakukan pemulangan.

Namun demikian, sejumlah hal masih perlu diselesaikan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah Jepang sebagai negara tempat dirawatnya sembilan WNI kru kapal yang terjangkit virus corona.

Karena status kesehatan sembilan WNI itulah, menurut Achmad, mekanisme pemulangan harus lebih ketat.

Selain itu, diperlukan adanya sarana transportasi yang efektif untuk mengangkut para WNI agar tak memakan waktu terlalu lama berpindah dari kapal ke pesawat penjemputan.

"Kita sudah siapkan skenario bahwa mereka akan dijemput dengan meggunakan pesawat terbang. Peswat ini pun harus memiliki registrasi penerbangan menuju ke sana, dan itu adalah Pesawat Garuda," ujar Achmad.

Baca juga: Soal Pemulangan WNI dari Diamond Princess, Mahfud: Teknisnya Diatur Kemenkes-Kemenlu

Achmad melanjutkan, pemerintah juga masih memikirkan mekanisme observasi jika nantinya wacana pemulangan 78 WNI ini direalisasikan.

Berbeda dari observasi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, pemerintah berencana membuat kluster-kluster untuk WNI yang dipulangkan dari Kapal Pesiar Diamond Princess.

"Tidak bisa disatukan seperti karantina di Natuna kemarin. Kita batasi riwayat kontak (WNI) positif (virus corona) dengan yang tidak," kata dia.

Baca juga: WNI di Diamond Princess Minta Segera Dievakuasi, Ini Tanggapan Menkes

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan, warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess telah mendapatkan perawatan dari pemerintah setempat.

Menurut Terawan, sampai saat ini sudah ada sembilan WNI di kapal pesiar itu yang positif terkena virus corona dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Jepang.

"WNI yang kena kan juga dirawat oleh pemerintah Jepang, yang sembilan orang itu," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Pada Rabu pekan lalu, pihak Kemenlu menyebutkan, hanya empat orang WNI di kapal Diamond Princess yang sudah positif virus corona.

Empat WNI itu dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni di Chiba dan Tokyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com