Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

Kompas.com - 25/02/2020, 18:01 WIB
Kru kapal Diamond Princess asal Indonesia minta segera dijemput Kru kapal Diamond Princess asal Indonesia minta segera dijemput

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah belum dapat menentukan waktu pemulangan 78 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru Kapal Pesiar Diamond Princess.

Menurut Achmad, pemulangan ini bukan sebuah hal yang mudah. Oleh karenanya ia meminta masyarakat untuk maklum.

"Jadi sampai sekarang kita belum dapat kepastian kapan (WNI kru Kapal Pesiar Diamond Princess) akan dijemput," kata Achmad saat konferensi pers melalui video telekonferensi yang di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

"Kita maklumi karena ini bukan sesuatu yang mudah," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Meski belum dijadwalkan, Achmad berjanji bahwa pemerintah pasti akan melakukan pemulangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, sejumlah hal masih perlu diselesaikan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah Jepang sebagai negara tempat dirawatnya sembilan WNI kru kapal yang terjangkit virus corona.

Karena status kesehatan sembilan WNI itulah, menurut Achmad, mekanisme pemulangan harus lebih ketat.

Selain itu, diperlukan adanya sarana transportasi yang efektif untuk mengangkut para WNI agar tak memakan waktu terlalu lama berpindah dari kapal ke pesawat penjemputan.

"Kita sudah siapkan skenario bahwa mereka akan dijemput dengan meggunakan pesawat terbang. Peswat ini pun harus memiliki registrasi penerbangan menuju ke sana, dan itu adalah Pesawat Garuda," ujar Achmad.

Baca juga: Soal Pemulangan WNI dari Diamond Princess, Mahfud: Teknisnya Diatur Kemenkes-Kemenlu

Achmad melanjutkan, pemerintah juga masih memikirkan mekanisme observasi jika nantinya wacana pemulangan 78 WNI ini direalisasikan.

Berbeda dari observasi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, pemerintah berencana membuat kluster-kluster untuk WNI yang dipulangkan dari Kapal Pesiar Diamond Princess.

"Tidak bisa disatukan seperti karantina di Natuna kemarin. Kita batasi riwayat kontak (WNI) positif (virus corona) dengan yang tidak," kata dia.

Baca juga: WNI di Diamond Princess Minta Segera Dievakuasi, Ini Tanggapan Menkes

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan, warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess telah mendapatkan perawatan dari pemerintah setempat.

Menurut Terawan, sampai saat ini sudah ada sembilan WNI di kapal pesiar itu yang positif terkena virus corona dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Jepang.

"WNI yang kena kan juga dirawat oleh pemerintah Jepang, yang sembilan orang itu," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Pada Rabu pekan lalu, pihak Kemenlu menyebutkan, hanya empat orang WNI di kapal Diamond Princess yang sudah positif virus corona.

Empat WNI itu dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni di Chiba dan Tokyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.