Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal 170 pada Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menuturkan, Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan pemerintah.

"Pasal tersebut jelas melanggar Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa yang berwenang membentuk UU adalah DPR. Ini pengambilalihan kewenangan oleh presiden," kata Feri kepada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Dalam Draf Omnibus Law PP Bisa Cabut UU, Mahfud: Mungkin Keliru Ketik

Feri melanjutkan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Omnibus Law Cipta Kerja, yang menyatakan perubahan ketentuan tersebut diatur melalui PP, bertentangan dengan logika hukum dan ilmu perundang-undangan.

Ia menegaskan, PP yang secara hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang semestinya mengikuti undang-undang, bukan justru mengatur perubahan ketentuan dalam undang-undang.

"Jadi PP mengubah UU itu tidak masuk akal secara keilmuan dan tidak sesuai konstitusi dan UU 12 tahun 2011 jo UU 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan" ujar Feri.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengubah ketentuan dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut.

"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945," kata Feri.

Baca juga: Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Diberitakan, Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja menyatakan:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini".

Pasal 170 Ayat (2) berbunyi:

"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Sedangkan Pasal 170 Ayat (3) menyatakan:

"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Baca juga: Presiden Bisa Batalkan UU di RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ray Rangkuti: Itu Otoriter!

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapan atas adanya aturan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut pemerintah bisa mencabut undang-undang lewat PP.

Menurut Mahfud MD, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik.

"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud MD di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).