Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Kompas.com - 16/02/2020, 19:54 WIB
Jemaah gereja melakukan protes atas disegelnya GKI Yasmin pada 11 Maret 2012 dan meminta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden untuk membiarkan mereka beribadah. dok BBC IndonesiaJemaah gereja melakukan protes atas disegelnya GKI Yasmin pada 11 Maret 2012 dan meminta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden untuk membiarkan mereka beribadah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian konflik pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, akan diputuskan pada pertengahan tahun 2020.

Demikian diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya saat dijumpai wartawan di Century Park Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

"(Keputusannya) paling tidak pertengahan tahun (2020) lah," ungkap Bima.

Baca juga: Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Saat ini, pihaknya sedang berkomunikasi dengan Tim Tujuh yang dibentuk oleh Majelis Sinode untuk membicarakan keputusan pendirian GKI Yasmin.

Bima pun mengaku optimistis komunikasi tersebut akan membuahkan hasil.

"Saya optimis ini sudah ada keputusan tentang arah Gereja Yasmin yang dihasilkan melalui hasil komunikasi tadi," tutur Bima Arya. 

Hasilnya diharapkan dapat diterima oleh semua pihak.

Baca juga: Bima Arya Optimistis Konflik GKI Yasmin Selesai di Periode Kepemimpinannya

Ia juga berharap keputusan tersebut membuat situasi semakin kondusif.

"Yang penting kondusif, apapun opsi itu. Tapi kita ingin kondusif dan bisa diterima semua pihak di situ," ujar dia.

Adapun pembangunan GKI Yasmin sendiri terkatung-katung sejak 2008 dikarenakan adanya penolakan dari sejumlah warga di kawasan Curug Mekar, Bogor.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X