Temui Mahfud MD, PGI Bahas Sulitnya Bangun Gereja di Sejumlah Daerah

Kompas.com - 13/02/2020, 10:56 WIB
Ketua PGI Gomar Gultom Usai Bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIKetua PGI Gomar Gultom Usai Bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Persekutuan Gereja- gereja Indonesia ( PGI) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dalam pertemuan itu, Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom sempat menyampaikan sulitnya membangun gereja di beberapa daerah.

"Banyaknya gereja-gereja yang sulit beribadah, izin mendirikan gereja di beberapa tempat masih sulit. Dan juga ada kekhawatiran terjadi balas membalas di daerah-daerah lain," kata Gultom.

Baca juga: Ketua PGI: Lembaga Agama Harus Membuktikan Diri...

Gomar Gultom juga sempat membahas kasus GKI Yasmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi yang dilarang melaksanakan ibadah oleh masyarakat setempat.

Ia menegaskan pada Menko Polhukam Mahfud MD, dua gereja itu sudah memiliki izin untuk menjalankan ibadah di tempat tersebut.

"Oleh karenanya negara tidak boleh kalah terhadap pemaksaan dari kelompok sekehendak kelompok masyarakat tetapi pada saat sama negara dan gereja harus berdialog dengan masyarakat disekitarnya," ujar Gomar.

"Negara bersama Wali Kota harus mampu menyelesaikan dengan bijak ya, itu yang tadi dibicarakan," tuturnya.

Selain itu, Gultom membahas kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Baca juga: PGI: Masalah Papua Harus Jadi Pelajaran Bagi Pemerintah

Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus mengambil aksi nyata untuk mengatasi pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

"Jadi kalau boleh, apa yang disebut oleh presiden jokowi sebagai pendekatan kultural itu sungguh-sungguh diterapkan di dalam kenyataan," ucap Gultom.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Nasional
Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Nasional
Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Nasional
Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Nasional
Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Penyelenggara yang Buat TPS Tak Ramah Disabilitas Bisa Dipersoalkan ke DKPP

Nasional
Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

Kunker ke Sulawesi Tenggara, Jokowi Resmikan Pabrik Gula di Bombana

Nasional
Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Nasional
JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

JPU KPK Sebut Nurhadi Perintahkan Menantunya untuk Terima Uang dari Pihak-pihak Berperkara

Nasional
Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 83 Miliar, Nurhadi: Tidak Benar

Nasional
Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Nasional
Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

Apabila Pembunuh Pendeta Yeremia Tertangkap, Kontras Desak Pelaku Diseret ke Peradilan Umum

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas Perempuan Singgung Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi: Ada Keraguan dalam Temuan TGPF Terkait Penembakan Pendeta Yeremia

Koalisi: Ada Keraguan dalam Temuan TGPF Terkait Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X