Salin Artikel

LAN Buka Kesempatan Stakeholders untuk Sampaikan Masukan dan Saran

KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Agus Sudrajat berharap, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendapat sebanyak mungkin masukan dan saran terkait pembangunan ASN.

“Masukan dan saran diperlukan agar kami bisa memberi, paling tidak rekomendasi-rekomendasi penyusunan kebijakan, dalam rangka mewujudkan ASN unggul,” kata Agus, dalam keterangan tertulis.

Untuk itu, LAN menggelar Stakeholders Meeting Kajian dan Inovasi di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, Kantor LAN Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Kegiatan itu bertujuan menghimpun masukan, saran, dan ide, tentang kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, serta manajemen ASN.

Pada forum tersebut, peserta dibagi menjadi dua kelompok sesuai bidang yang diminati, agar pendalaman masalah dan masukan makin efektif.

Kelompok pertama membahas administrasi negara dan manajemen ASN, dipandu Agus, Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Hary Supriadi, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto, dan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Elly Fatimah.

Kelompok kedua membahas inovasi administrasi negara dan manajemen ASN, yang dipandu Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) Tri Widodo dan Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara Isti Heriani.

Kelompok dua juga dibimbing Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Seno Hartono dan Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Firdaus.

Pada forum itu, Kepala LAN Adi Suryanto menekankan pentingnya konsep evidence based policy, guna menciptakan kebijakan yang tepat bagi solusi masalahan publik.

Menurut dia, konsep itu belum mendapat perhatian memadai dari para pengambil kebijakan. Padahal, kebutuhan melakukan administrative reform dan governance reform sangat besar.

"Padahal, administrative and governance reform sangat menentukan kapabilitas negara dan pemerintahnya dalam mengatasi berbagai masalah publik,” kata Adi.

Unit-unit penelitian dan pengembangan yang ada, imbuh dia, juga masih cenderung berjalan sendiri, sehingga banyak tumpang tindih hasil kajian bertema sama.

Adi berharap forum itu memfasilitasi peserta untuk membangun shared understanding tentang isu dan masalah kebijakan, merumuskan agenda riset, serta meningkatkan utilisasi  riset dalam proses kebijakan.

“Sinergitas kajian juga menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan dilakukan, manfaat hasil kajian kebijakan, dan ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan,” lanjut dia.

Adi juga berharap agar forum tersebut dapat menjadi sarana mengembangkan jejaring, dalam mempromosikan penerapan evidence based policy dan regulatory reform di Indonesia.

Senada dengan Adi, Tri Widodo menyatakan bawha sejak awal LAN melalui DKKIAN bertujuan mendukung upaya tersebut.

“Kebijakan di sini sebenarnya bukan hanya berupa peraturan, tetapi juga setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya,” kata Tri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/11490711/lan-buka-kesempatan-stakeholders-untuk-sampaikan-masukan-dan-saran

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke