Mahfud Sebut Dokumen Veronica Koman Sampah, Kontras: Pemerintah Alergi Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma menilai, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD antikritik karena menyebut dokumen yang diserahkan pengacara HAM Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo hanyalah sampah.

Dokumen dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

"Itu kan pernyataan yang tidak menunjukkan profesionalitas Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kemudian bentuk antikritik juga, alergi terhadap kritik," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Veronica Koman Ingkar Janji, Punya Utang dengan Indonesia

Feri mengatakan, dokumen yang siampaikan Veronica Koman kepada Jokowi bukan hoaks melainkan fakta.

Alih-alih menyebut dokumen itu sebagai sampah, menurut Feri, seharusnya pemerintah mengecek ulang temuan tersebut supaya menjadi fakta yang akurat dan valid.

Apalagi, data tersebut berkaitan dengan nyawa warga negara Indonesia dan hak hidup serta HAM masyarakat Papua

Sikap Mahfud itu, kata Feri, justru menunjukkan contoh yang tidak baik bagi penanganan masalah Papua, khususnya ihwal HAM.

"Seharusnya Pak Mahfud atau pemerintah Indonesia membuka diri, jangan alergi dengan data atau fakta yang terjadi," ujar dia.

Feri khawatir, sikap Mahfud ini menjadi cerminan buruk bagi kasus penegakkan HAM di Indonesia, khususnya Papua.

"Ke depan sudah bisa dipastikan kalau model begini terus dilakukan oleh Pak Menko Polhukam maka kondisi HAM di negara kita akan semakin memburuk, tidak akan ada proses penegakkan hukum, tidak akan ada proses penegakkan kebenaran karena setiap kali ada temuan dari masyarakat sipil selalu disangkal," kata dia.

Baca juga: Kontras: Harusnya Data Veronica Koman Diuji, Bukan Dibilang Sampah...

Sebelumnya diberitakan, Mahfud menilai dokumen yang diserahkan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo tidak penting.

Dokumen dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Veronica mengatakan, timnya berhasil menyerahkan dokumen itu kepada PresidenJokowi saat kunjungan Jokowi ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020) kemarin.

Namun, Mahfud menganggap dokumen itu hanya sampah.

"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah," kata Mahfud di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020) sore.