Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan 238 Orang yang Diobservasi di Natuna Terfasilitasi dengan Baik

Kompas.com - 06/02/2020, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Wiendra Waworuntu memastikan, 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

Observasi ini dilakukan setelah WNI dan WNA itu dievakuasi dari Wuhan, China, pada 31 Januari 2020.

"Di sana (di lokasi observasi) ada pemeriksaan fisik, batuk, pilek, demam. Itu SOP (standar operasional prosedur) yang sama dilakukan di Wuhan, di Wuhan juga begitu itu sampai ke masyarakat," kata Wiendra di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Saring WNI Terduga Teroris Lintas Batas jika Dipulangkan

Wiendra mengatakan, di lokasi observasi, pihaknya telah menyiagakan sejumlah dokter, mulai dari dokter umum, dokter spesialis jiwa, hingga psikolog.

Lokasi observasi juga dilengkapi dengan ruang ICU sederhana.

Selain diperiksa kesehatannya setiap hari, lanjut dia, mereka yang diobservasi juga dipastikan tercukupi gizinya.

"Jadi memang sangat dijaga," ujar Wiendra.

Ia pun berharap, hingga masa observasi berakhir, tidak ada satupun dari mereka yang sakit atau menunjukkan gejala terinfeksi virus corona.

"Mudah-mudahan enggak ada yang batuk, pilek demam atau sesak. Kita mengharapkan dia dua minggu ini sehat," kata dia. 

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono menyebut bahwa 238 orang yang saat ini diobservasi di Natuna akan menjalani pemeriksaan kesehatan dua kali dalam sehari.

"Skenarionya di Natuna adalah pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali dalam sehari, dalam bentuk pengukuran suhu," ujar Anung dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Saring WNI Terduga Teroris Lintas Batas jika Dipulangkan

Kemudian, untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pemerintah telah menyiapkan jadwal kegiatan harian.

"Mulai dari olahraga, juga disiapkan alat kesenian yang barangkali bisa dipakai oleh mereka dan juga kita sudah menyiapkan dukungan pelayanan kesejatan," kata Anung.

Lebih lanjut, Anung menyampaikan, sebagaimana arahan Kementerian Luar Negeri, 238 orang itu ditempatkan di 10 tenda dan 7 kamar terpisah.

Pengelompokan ini berdasarkan jenis kelamin dan status keluarga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com