Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembatasan Impor dari China

Kompas.com - 06/02/2020, 07:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok Sudrajat mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang pembatasan terhadap impor barang dari China.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (5/2/2020).

"Betul (meminta pemerintah mengkaji ulang). Terutama arus barang untuk yang datang dari China," ujar Sudrajat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. 

Baca juga: Tanggapi Dubes China soal Pembatasan Impor, Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor Satu

Ia menilai barang-barang asal China tidak memiliki hubungan langsung dengan penularan virus corona.

Sehingga pihaknya mengharapkan pemerintah bisa mengambil langkah kondusif terkait arus barang yang datang dari China.

Menurut Sudrajat, kebijakan pembatasan ini akan memberi dampak penurunan volume bisnis Indonesia.

"Yang kedua market juga agak terganggu dan yang ketiga adalah berkaitan komitmen kita terhadap para langganan kita dan produsen-produsen kita yang mensuplai selama ini," tutur dia.

Baca juga: Dubes China Anggap Rencana Penghentian Impor Berpotensi Ganggu Hubungan dengan Indonesia 

Sudrajat mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai Rp 60 miliar dolar.

Sehingga dia mengingatkan akan ada kerugian jika pembatasan dilakukan secara jangka panjang.

"Kalau (penghentian impor) hewan hidup saya kira masuk akal karena itu bisa terkontaminasi. Tapi kalau barang mohon ditinjau ulang. Kalau ini misalnya berlaku lama, dalam seminggu saja sudah terasa banget (dampak kerugiannya)," tambah Sudrajat.

Baca juga: Impor Bawang Putih Terganggu Akibat Virus Corona, Harganya Terus Melonjak

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penghentian impor sementara untuk beberapa produk asal China.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, rincian daftar produk impor yang dilarang bakal dilakukan esok, Selasa (4/2/2020).

Pengidentifikasian jenis produk impor secara lebih rinci dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Namun demikian, dirinya mengatakan salah satu produk yang mungkin akan dihentikan untuk diimpor dari China untuk sementara waktu adalah hewan hidup.

"Ini baru persiapan, mendetilkan supaya tidak salah sasaran. Jadi itu antara lain produk-produk yang mungkin. Belum tentu produk itu membawa virus, yang jelas sekarang itu adalah berkaitan dengan hewan hidup. Itu sudah pasti, yang lain-lain masih kita pertimbangkan tapi belum final. Jadi ini segera ya. Besok sudah ada detail yang lebih konkrit," ujar Agus usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Beberapa produk impor lain yang masuk daftar pertimbangan untuk pembatasan impor adalah produk holtikultura. Namun, masih dilakukan pembatasan lebih lanjut.

"Produk hortikultura, itu belum 100 persen. Tapi kalau itu tidak membawa virus penyakit, tetap kita akan bolehkan," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com