Warga Natuna Demo, Wakil Ketua DPR Yakin Karantina WNI dari Wuhan Sesuai Standar Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjamin karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, di Kabupaten Natuna sesuai dengan standar kesehatan internasional.

Ia yakin masa karantina 238 WNI itu tak akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

"Penempatan di Natuna itu kan dengan suatu pertimbangan dan dijamin tidak akan mengganggu kesehatan dari masyarakat yang ada sekarang," kata Azis di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Apalagi, menurut Azis, masa observasi wilayah Natuna itu dilakukan secara tertutup.

Baca juga: WNI Ditolak Warga Natuna, Menkominfo Akui Kurang Sosialisasi

Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir.

"Karena prosesnya kan diisolasi, kemudian itu dilakukan secara standar kesehatan yang cukup dan standar internasional, sehingga sikap-sikap itu bisa kami maklumi bersama," ujarnya.

Kendati demikian, Azis menilai wajar jika ada sebagian warga yang menolak.

Ia pun berharap pemerintah bisa terus melakukan pendekatan yang efektif agar situasi menjadi normal.

"Mudah-mudahan ini bisa dinetralisir, kami ajak pertemuan-pertemuan supaya bisa menerima dan memahami kondisi-kondisi," tuturnya.

Baca juga: Orangtua Mahasiswa Unesa Keluhkan Akses Komunikasi dengan Anaknya yang Dikarantina di Natuna

Diberitakan, pemerintah telah mengevakuasi WNI dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang jadi sumber wabah penyebaran virus corona.

Pada Minggu (2/2/2020), 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Lokasi observasi tepatnya berada di Kompleks Militer di Hanggar Lanud Raden Sadjad. Para WNI menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari.

Masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan itu.

Baca juga: Selain Natuna, Jokowi Sebut Biak dan Morotai Sempat Jadi Opsi Lokasi Karantina

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.

Di antaranya, meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Selanjutnya, mereka meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

"Saat ini tidak fisiknya saja yang kena, namun mentalnya juga kena terkait kegiatan ini," kata Haryadi.