Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Sebut Hoaks soal Corona Lebih Cepat Menyebar daripada Informasi Pemerintah

Kompas.com - 03/02/2020, 17:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menampik anggapan, pemerintah terlambat memberikan informasi kepada masyarakat Natuna terkait rencana karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China.

Johnny menyebut, informasi hoaks lebih dulu bergerak dibandingkan informasi dari pemerintah.

"Tidak terlambat. Yang terlebih dulu bergerak itu adalah hoaksnya. Bukan informasi yang terlambat, informasi itu cepat tindakannya. Yang lebih cepat lagi itu adalah hoaksnya yang berjalan," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2020).

Baca juga: Dampak Corona ke RI Semakin Terbatas, Saatnya Kembali Masuk ke Pasar

Dia mengatakan, proses pengambilan keputusan dari evakuasi 238 WNI hingga penempatan mereka untuk dikarantina di Natuna berlangsung serba cepat.

Sehingga, informasi belum disampaikan secara maksimal.

Lebih lanjut dia menyebut, sikap masyarakat Natuna yang semula menolak karantina 238 WNI lebih karena sikap berhati-hati.

"Itu sebetulnya karena kehatian-hatian masyarakat lokal yang belum mendapat informasi dengan lengkap, langkah-langkah tindakan pencegahan yang dilakukan Pemerintah. Kita memaklumi bahwa memang ada kekhawatiran itu," jelas Johnny.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona dari Hewan, Kementerian Pertanian Gelar Inspeksi di Soekarno-Hatta

Akan tetapi, dari sisi pertimbangan pemerintah, Natuna menjadi pilihan tepat untuk lokasi karantina dan observasi ke-238 WNI beserta rombongan penjemput mereka.

"Pilihan tempat yang paling tepat dan paling baik itu adalah di Natuna dibandingkan tempat tempat yang lain. Itu sudah dihitung semua," tambahnya.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan pemerintah akan mengambil langkah antisipasi informasi hoaks lewat SMS blast.

Baca juga: Korban Virus Corona Meninggal Dunia dan Larangan Perjalanan yang Dikeluarkan Filipina

Sebelumnya, Johnny mengatakan mayoritas berita hoaks soal penularan virus corona menyebar lewat WhatsApp.

Informasi itu disebarkan secara beruntun sehingga akhirnya diterima masyarakat secara luas.

"Penyebaran yang paling besar melalu WhatsApp, diteruskan, diteruskan, itu seperti deret ukur dan bisa menjangkau banyak sekali masyarakat," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2020).

Sementara itu, Kominfo mencatat ada 54 informasi hoaks yang tercatat menyebar di media sosial, salah satunya WhatsApp.

Baca juga: Dampak Corona ke RI Semakin Terbatas, Saatnya Kembali Masuk ke Pasar

Akibat dari persebaran ini, kata Johnny bisa mempengaruhi jutaan orang.

"Bisa jutaan orang yang mengikuti ini dan terpengaruh atau dapat informasi yang salah atau bahkan hoaksnya, informasi yang bohong. Itu merugikan kita," tegas Johnny.

Dirinya mencontohkan, beberapa informasi hoaks yang dimaksud yakni ada Virus Berbahaya di RSUP Dr. Sardjito, virus corona diduga sudah menyebar dan masuk ke Indonesia di Gedung BRI, virus corona sudah masuk di Jakarta, 1 Pasien di RSPI Sulianti Saroso Jakarta sedang Diisolasi, serta terdapat orang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Wahidin Makassar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com