Banyak ASN yang Ingin Ikut Pilkada 2020, Bawaslu Awasi Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pihaknya menemukan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mengikuti pilkada 2020.

Hal itu dilakukan secara terang-terangan. Padaha, seorang ASN harusnya menjaga netralitas.

"Untuk 2020 ini kami lihat banyak sekali ASN yang berkeinginan menjadi (calon) kepala daerah. Di beberapa provinsi bahkan sudah memasang baliho yang secara terang-terangan menyatakan keinginan itu," ungkap Ratna dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Ikut Pilkada Tangsel, Putri Maruf Amin Pastikan Sudah Mundur dari ASN Kemenag

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kampanye yang dilakukan ASN itu dilarang.

Oleh karena itu, Bawaslu daerah saat ini lebih memperketat pengawasan kepada para ASN.

"Dan ada beberapa yang dilakukan penanganan dan sudah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," lanjut Ratna.

Menurut Ratna, beberapa rekomendasi dari hasil penanganan Bawaslu pun telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan memberi teguran.

Baca juga: Jelang Pilkada Depok 2020, Bawaslu Sorot ASN yang Dukung Petahana

Namun, kata Ratna, sanksi berupa teguran ini diakuinya sulit untuk ditindaklanjuti.

"Karena memang sanksinya ini hanya berupa teguran, bahkan ada hanya teguran moral memang jadi sulit ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (di daerah)," tambah Ratna.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September mendatang.