Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Dinilai Buat Skandal atas Dugaan Pelanggaran Etik, Jokowi Diminta Bertindak

Kompas.com - 29/01/2020, 10:49 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap Presiden Joko Widodo dapat turun tangan untuk menyelesaikan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Karena itu skandal besar," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Isnur memaparkan, Yasonna sebelumnya datang pada konferensi pers yang diselenggarakan PDI Perjuangan terkait pembentukan tim hukum atas pengusutan kasus dugaan suap yang dilakukan eks caleg PDI-P, Harun Masiku.

Dalam konferensi pers itu PDI-P mempertanyakan langkah yang dilakukan KPK saat berupaya mendatangi kantor DPP PDI-P di Jakarta Pusat, untuk memasang garis KPK atau KPK line.

Baca juga: Pencopotan Ronny Sompie oleh Yasonna Diduga Terkait Kasus Harun Masiku

Kedatangan Yasonna, sebut dia, tak hanya berpotensi melanggar etika, tetapi juga berpotensi pidana.

"Kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana obstruction of justice ke KPK. Ini bukan sekedar dugaan pelanggaran etik atau tata negara, tapi juga dugaan tindak pidana," ujarnya.

Dari informasi yang ia peroleh, Yasonna tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan saat itu dengan menggunakan mobil dinas Menkumham.

Yasonna juga sebelumnya menyebut bahwa Harun Masiku berada di luar negeri.

Namun, hal itu kemudian dibantah oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Sebut Harun Masiku Sudah di Indonesia Sejak 7 Januari 2020

Ronny Sompie kemudian menyatakan bahwa Harun Masiku telah tiba di Tanah Air sejak 7 Januari atau sehari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Wahyu ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Harun untuk memuluskannya duduk di kursi Parlemen.

Tak lama setelah pernyataan itu, Ronny Sompie kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Isnur menambahkan, pernyataan Yasonnya yang berbeda dengan Sompie ihwal keberadaan Harun disebut sebagai bagian dari disinformasi yang terus berulang.

Baca juga: Yasonna Copot Ronny Sompie, ICW: Lebih Baik Yasonna Juga Dicopot

Bahkan, menurut Isnur, ada dugaan bahwa pencopotan Ronny Sompie terkait kasus Harun Masiku.

"Jelas itu sangat berkaitan," ucap Isnur.

Dugaan itu yang membuat Isnur dan aktivis antikorupsi berharap Presiden Jokowi segera mencopot Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com