Yasonna Dinilai Buat Skandal atas Dugaan Pelanggaran Etik, Jokowi Diminta Bertindak

"Karena itu skandal besar," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Isnur memaparkan, Yasonna sebelumnya datang pada konferensi pers yang diselenggarakan PDI Perjuangan terkait pembentukan tim hukum atas pengusutan kasus dugaan suap yang dilakukan eks caleg PDI-P, Harun Masiku.

Dalam konferensi pers itu PDI-P mempertanyakan langkah yang dilakukan KPK saat berupaya mendatangi kantor DPP PDI-P di Jakarta Pusat, untuk memasang garis KPK atau KPK line.

Kedatangan Yasonna, sebut dia, tak hanya berpotensi melanggar etika, tetapi juga berpotensi pidana.

"Kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana obstruction of justice ke KPK. Ini bukan sekedar dugaan pelanggaran etik atau tata negara, tapi juga dugaan tindak pidana," ujarnya.

Dari informasi yang ia peroleh, Yasonna tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan saat itu dengan menggunakan mobil dinas Menkumham.

Yasonna juga sebelumnya menyebut bahwa Harun Masiku berada di luar negeri.

Namun, hal itu kemudian dibantah oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie.

Ronny Sompie kemudian menyatakan bahwa Harun Masiku telah tiba di Tanah Air sejak 7 Januari atau sehari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Wahyu ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Harun untuk memuluskannya duduk di kursi Parlemen.

Tak lama setelah pernyataan itu, Ronny Sompie kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Isnur menambahkan, pernyataan Yasonnya yang berbeda dengan Sompie ihwal keberadaan Harun disebut sebagai bagian dari disinformasi yang terus berulang.

Bahkan, menurut Isnur, ada dugaan bahwa pencopotan Ronny Sompie terkait kasus Harun Masiku.

"Jelas itu sangat berkaitan," ucap Isnur.

Dugaan itu yang membuat Isnur dan aktivis antikorupsi berharap Presiden Jokowi segera mencopot Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham.