Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 29/01/2020, 09:11 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi 243 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di lokasi terdampak virus corona di China.

Hal itu dia sampaikan usai berkunjung ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, Senin (27/1/2020).

"Kami meminta Kemenlu dan KBRI terus berkomunikasi setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatan, kebutuhan logistik, dan mengupayakan evakuasi 243 WNI di provinsi yang diisolasi, termasuk 12 Mahasiswa Aceh yang ada di Kota Wuhan," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2020).

Baca juga: Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

Mewakili Kementerian Luar Negeri, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum memberikan jawab terkait evakuasi WNI dari China.

Dia hanya memastikan, pemerintah akan terus memantau kondisi WNI yang terisolasi di China dan terus berkomunikasi dengan pemerintah China untuk memantau kondisi terkini dari WNI.

"Pemerintah RI melalui Kemenlu terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Tiongkok dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok terkait pemantauan kondisi WNI di Tiongkok, khususnya Provinsi Hubei termasuk Kota Wuhan," ujar Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah sudah membuat rencana untuk mengevakuasi WNI dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, kata dia, evakuasi harus dikoordinasikan dengan pemerintah China terlebih dahulu.

"Pertanyaan berikutnya adalah opsi evakuasi. Opsi tersebut kita sudah bikin semua rencananya, sekali lagi kita terus berkoordinasi dengan otoritas Tiongkok, kondisi lock down itu yang memerlukan perhatian kita semua," kata Retno di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Retno menjelaskan, kondisi lock down atau isolasi yang dibuat pemerintah China menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi WNI.

Maka dari itu, pemerintah tengah berkoordinasi terus menerus dengan pemerintah China.

"Kemarin pagi saya berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dan Australia juga sedang menyusun opsi evakuasi dan kondisinya kita tahu semua lock down ada aturan yang harus dipenuhi," ujarnya.

"Termasuk aturan karantina sebelum keberangkatan setelah ketibaan," lanjutnya.

Baca juga: WNI yang Sakit di Wuhan Enggan ke RS, Khawatir Dikarantina dan Ditelantarkan

Kendati demikian, Retno memastikan pemerintah akan tetap berusaha maksimal melindungi WNI yang ada di lokasi terdampak wabah virus corona.

"Jadi sekali lagi kita memberikan perhatian besar, kira upaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kesehatan keselamatan an juga keperluan bagi WNI kita terutama yang berada di titik karantina yang saya sebutkan tadi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com