Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Tekankan Prajurit Jaga Netralitas di Pilkada Serentak 2020

Kompas.com - 28/01/2020, 09:39 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan kepada seluruh jajaran TNI menjaga netralitasnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Kita mengingatkan kembali kepada jajaran, unsur-unsur TNI di seluruh wilayah, untuk tetap memegang netralitas TNI, tidak berpolitik praktis," ujar Marsekal Hadi usai membuka rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Hadi mengungkapkan TNI-Polri juga siap mengamankan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua.

Baca juga: TNI dan Polri Siap Bersinergi Amankan Pilkada 2020 dan PON di Papua

Hadi berharap pelaksanaan pesta multievent empat tahunan dalam negeri bisa berlangsung aman dan damai tanpa adanya gangguan keamanan di Papua.

Selain itu, lanjut Hadi, TNI-Polri juga telah mengantisipasi terjadinya fenomena alam berupa hujan berintensitas tinggi di wilayah timur.

Hal itu termasuk antisipasi tanah longsor, banjir, dan kemarau panjang yang dapat mengakibatkan petani gagal panen.

Dengan begitu, sambung Hadi, TNI-Polri siap membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Dia menegaskan, TNI telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam mengantisipasi peristiwa sepanjang 2020.

"Kita memiliki satu SOP atau rentinkon, rencana tindakan kontinjensi dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian di tahun 2020," kata Hadi.

"Di samping juga kita melaksanakan program kerja yang sudah kita rencanakan, yaitu pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 dan pengamanan PON ke 20 tahun 2020 di Papua " ungkap Hadi. 

Dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2020, rapat dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Marsekal Hadi didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Baca juga: TNI-Polri Gelar Rapim Terkait Pilkada Serentak dan PON 2020

Adapun rapim diikuti 359 peserta terdiri dari 186 pejabat Mabes TNI dan angkatan, serta 173 pejabat Polri.

Sedangkan, tema yang diangkat adalah "Dilandasi profesionalitas, soliditas, dan sinergitas, TNI-Polri siap mengamankan Pilkada serentak 2020 serta mengawal pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia maju."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com