Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kompas.com - 27/01/2020, 22:19 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan ruang sidang kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (19/10/2014). KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan ruang sidang kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (19/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju bahwa kasus Jiwasraya ataupun Asabri tidak boleh dipolitisasi. SBY mengatakan, pengalaman serupa yang pernah terjadi dalam pemerintahannya diharapkan tak terulang lagi pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

"Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju," kata SBY, dikutip dari catatan yang diunggah di laman Facebook-nya, Senin (27/1/2020).

Baca juga: SBY Duga Ada Niat Jatuhkan Pejabat saat Wacana Awal Pembentukan Pansus Jiwasraya

Dalam tulisannya itu, SBY menceritakan pengalaman semasa kepemimpinannya tentang terbentuknya panitia khusus (pansus) atas kasus bail-out Bank Century 10 tahun lalu.

Saat itu, kata dia, politik negeri ini sangat gaduh dan serangan kepada pemerintah serta dirinya secara pribadi sangat gencar.

Unjuk rasa yang kerap kali terjadi saat itu selalu meminta dirinya dan Boediono yang merupakan wakilnya untuk turun.

"Kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita serta konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya," kata dia.

Baca juga: SBY: Saya Tak Pernah Dilapori Ada Krisis Serius di Jiwasraya

Tidak hanya itu, pada periode pertamanya memimpin bersama Jusuf Kalla (JK), bahkan para pengunjuk rasa meminta agar mandat SBY-JK saat itu dicabut.

SBY mengatakan, lawan-lawan politiknya saat itu melakukan protes karena pemerintah menaikkan harga BBM hingga tiga kali lantaran harga minyak dunia meroket.

Padahal, kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita.

Namun, saat itu pemerintah tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu melalui cash transfer.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X