Kompas.com - 27/01/2020, 16:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri optimistis eks caleg PDI-P, Harun Masiku dapat ditangkap oleh KPK dan Kepolisian RI.

Hal ini disampaikan Firli, menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang merasa prihatin Harun tak kunjung ditemukan oleh KPK dan Kepolisian.

Benny juga menduga ada oknum yang sengaja menyembunyikan Harun.

Baca juga: Ketua KPK Klaim Sudah Cari Harun Masiku hingga ke Sulawesi dan Sumatera

Firli mengatakan, jika ada oknum yang menyembunyikan Harun, oknum tersebut akan ikut ditangkap karena menghalangi proses penyidikan KPK.

"Kalau ada yang menyembunyikan (Harun Masiku) kita tangkap juga pak, yang menyembunyikan, karena itu adalah menghambat menghalangi penyidikan. Jadi enggak usah khawatir, yang menyembunyikan kita akan kenakan ke pasal tertentu," kata Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Firli juga mengatakan, KPK sudah mencari keberadaan Harun di beberapa lokasi seperti di Indonesia bagian Timur dan Barat.

Bahkan, kata Firli, pihaknya sudah mencari keberadaan Harun di rumah istri dan mertuanya.

Namun, keberadaan tersangka kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu belum ditemukan.

"Sudah banyak daerah yang kita datangi, tempat istrinya, tempat mertuanya dan tempat siapapun sudah kita datangi. Saya katakan, kalau Anda tahu tempatnya kasih tahu saya, saya datang. Terakhir kalimat saya itu," ujar dia. 

Tak puas dengan jawaban Firli, Benny mengajukan interupsi.

Baca juga: Kasus Harun Masiku, Ombudsman Panggil Dirjen Imigrasi

Benny mengatakan, dalam memberikan informasi terkait keberadaan Harun, Dirjen Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta pimpinan KPK sebelumnya menyatakan Harun masih berada di luar negeri.

Padahal, salah satu media secara jelas mempublikasi bahwa Harun sudah tiba di Indonesia dari Singapura sejak 7 Januari 2020.

"Poin saya adalah statement bapak ini, membuat kesan ini, kongkalikong ini dengan Menkumham kan begitu. Tentu tidak betul. ini kesan boleh salah," kata Benny.

Menanggapi hal itu, Firli membantah pernah menyebut Harun di luar negeri.

Ia menegaskan, informasi keberadaan Harun di luar negeri pertama kali disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Simpie.

Baca juga: Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Oleh karenanya, Firli menilai, informasi keberadaan Harun ketika itu merupakan wewenang Menkumham untuk menjelaskannya di hadapan Komisi III, bukan dirinya.

"Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Harun Masiku ada di luar negeri. Yang rilis pertama adalah Menkumham," ucap dia. 

"Silakan Menkumham yang diekspose karena itu di luar domain saya. Walaupun saya tahu diberitahu oleh Menkumham, tapi saya tidak pernah bicara," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', FIrli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", FIrli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Nasional
Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Nasional
Momen Prabowo dan Kapolri Saling Beri Hormat hingga Berikan Pistol G2 Elite

Momen Prabowo dan Kapolri Saling Beri Hormat hingga Berikan Pistol G2 Elite

Nasional
UPDATE 28 September 2022: Bertambah 1.915, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.427.764

UPDATE 28 September 2022: Bertambah 1.915, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.427.764

Nasional
HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

Nasional
Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Nasional
Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Nasional
Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Nasional
Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.