Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan asuransi pemerintah.

Pasalnya, dia melihat adanya potensi korupsi lain selain yang diduga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Tidak hanya Jiwasraya, saya lihat ada potensi-potensi juga yang bakal timbul (di perusahaan asuransi lain). Makanya saya mendorong BPK untuk melakukan audit," ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

Bamsoet meminta audit dilakukan secara menyeluruh.

"(Audit) Terhadap keuangan, kemudian juga perhitungan risikonya, prosedur investasi menyeluruh perusahaan-perusahaan asuransi dari pemerintah," tutur Bamsoet.

Baca juga: Polri Tak Mempersoalkan jika Korupsi Asabri Diusut KPK atau Kejagung

Misalnya saja, kata dia, BPK bisa melakukan audit terhadap PT Asabri (Persero).

"Juga (terhadap) BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan (dana) triliunan rupiah dan kepentingan rakyat yang menabung di situ," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) menyatakan adanya kesamaan modus main saham antara PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirdjoatmodjo bahkan mengatakan adanya kaitan antara kasus kesalahan penempatan dana kelolaan kedua perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Jadi kami lihat ada semacam hubungan permainan saham di Jiwasraya dan Asabri," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Tiko itu usai melakukan pendalaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisaris Asabri.

Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, Tiko membenarkan adanya penurunan harga pada portofilo saham yang dimiliki Asabri.

Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan dana kelola Asabri hingga Rp 10 triliun.

Dengan hasil temuan tersebut, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu berencana melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan langkah yang akan diambil pemerintah.

"Kami akan melakukan tindakan-tindakan, kami akan lihat siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan nanti pada saatnya kami umumkan sanksi dan proses seperti apa," tutur dia.

Baca juga: Kejagung Bentuk Tim Buru Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Sebagai informasi, Asabri dan Jiwasraya belakangan ini tengah menjadi perhatian publik, usai kedua BUMN ini dikabarkan merugi akibat salah kelola dana penempatan.

Setelah ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi.

Baik Jiwasraya maupun Asabri, sama-sama tersandung saham gorengan.