Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Kompas.com - 25/01/2020, 16:59 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan,  Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengatakan, pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membantu penegak hukum dalam menyelesaikan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih baik dihindari.

Menurut Bambang Soesatyo, panja lebih tepat dibandingkan panitia khusus (pansus).

"Kita hindari (pembentukan) pansus larena untuk mengurangi kegaduhan yang tidak perlu. Dengan adanya panja di Komisi XI maupun di Komisi VI itu bisa paralel," ujar Bamsoet kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

Paralel yang dimaksud adalah bekerja dalam waktu yang bersamaan bekerja dengan langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Kejagung Bentuk Tim Buru Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Apalagi, pembentukan panja juga rencananya akan dilakukan Komisi III yang menangani bidang hukum.

"Begitu juga dengan Komisi III DPR, saya dengar ingin membuat panja penegakan hukum untuk (menelusuri) adanya tindak pidana atau tindakan melawan hukum dari kasus Jiwasraya. Itu tidak dilarang," kata Bambang.

Dia melanjutkan, saat ini penanganan kasus dugaan korupsi sedang dilaksanakan oleh Kejagung.

Sehingga semua pihak diharapkan mempercayakan proses hukumnya kepada Kejagung.

"Menurut saya kita percayakan kejaksaan untuk menuntaskannya," kata dia.

Diberitakan, sejumlah komisi di DPR RI ramai-ramai membentuk panja dengan tujuan membantu penegak hukum menyelesaikan perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang saat ini dalam penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

Berawal dari Komisi VI lebih dulu membentuk Panja tersebut, lalu disusul oleh Komisi XI.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Nasional
Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X