Polri Tak Mempersoalkan jika Korupsi Asabri Diusut KPK atau Kejagung

Kompas.com - 23/01/2020, 11:35 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri sama sekali tidak mempersoalkan apabila penanganan perkara dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, perkara itu terbuka untuk diusut oleh Polri, Kejaksaan Agung atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Kami tunggu saja nanti dari BPK (hasil audit). Tentunya nanti BPK yang akan menyerahkan ya, mengirimkan (hasil audit) ke aparat penegak hukum," ujar Argo di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

"(Hasil audit) bisa ke kejaksaan, bisa ke kepolisian, bisa ke KPK, " lanjut dia.

Baca juga: Kejagung Tak Tangani Kasus Dugaan Korupsi di Asabri

Apabila nanti hasil audit diserahkan dan ditindaklanjuti oleh KPK, Argo memastikan, Polri tidak keberatan.

"Kita hargai, tidak masalah. Sama-sama," lanjut Argo.

Meski demikian, Bareskrim Polri juga siap mengusut dugaan korupsi di Asabri apabila hasil audit diserahkan ke Polri.

Argo sekaligus menanggapi kebijakan Kapolri Jenderal Idham Azis yang memerintahkan Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk mendalami dugaan korupsi di Asabri.

Menurut Argo, Kabareskrim memang langsung membentuk tim. Namun, tim bukan untuk menyelidiki atau pun menyidik kasus itu.

"Itu tim verifikasi. Kita kan perlu verifikasi. Kita masih perlu mencari informasi di sana," tambah Argo.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X