Salin Artikel

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Pasalnya, dia melihat adanya potensi korupsi lain selain yang diduga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Tidak hanya Jiwasraya, saya lihat ada potensi-potensi juga yang bakal timbul (di perusahaan asuransi lain). Makanya saya mendorong BPK untuk melakukan audit," ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

Bamsoet meminta audit dilakukan secara menyeluruh.

"(Audit) Terhadap keuangan, kemudian juga perhitungan risikonya, prosedur investasi menyeluruh perusahaan-perusahaan asuransi dari pemerintah," tutur Bamsoet.

Misalnya saja, kata dia, BPK bisa melakukan audit terhadap PT Asabri (Persero).

"Juga (terhadap) BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan (dana) triliunan rupiah dan kepentingan rakyat yang menabung di situ," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) menyatakan adanya kesamaan modus main saham antara PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirdjoatmodjo bahkan mengatakan adanya kaitan antara kasus kesalahan penempatan dana kelolaan kedua perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Jadi kami lihat ada semacam hubungan permainan saham di Jiwasraya dan Asabri," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Tiko itu usai melakukan pendalaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisaris Asabri.

Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, Tiko membenarkan adanya penurunan harga pada portofilo saham yang dimiliki Asabri.

Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan dana kelola Asabri hingga Rp 10 triliun.

Dengan hasil temuan tersebut, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu berencana melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan langkah yang akan diambil pemerintah.

"Kami akan melakukan tindakan-tindakan, kami akan lihat siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan nanti pada saatnya kami umumkan sanksi dan proses seperti apa," tutur dia.

Sebagai informasi, Asabri dan Jiwasraya belakangan ini tengah menjadi perhatian publik, usai kedua BUMN ini dikabarkan merugi akibat salah kelola dana penempatan.

Setelah ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi.

Baik Jiwasraya maupun Asabri, sama-sama tersandung saham gorengan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/25/18094181/ketua-mpr-minta-bpk-audit-menyeluruh-jiwasraya-asabri-hingga-bpjs

Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke