Wapres: Kerukunan Umat Beragama jadi Kunci Pembangunan Nasional

Kompas.com - 24/01/2020, 21:55 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara Forum Eurasia Centrist Democrat International (CDI). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAWakil Presiden Maruf Amin saat menjadi keynote speaker di acara Forum Eurasia Centrist Democrat International (CDI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Presiden Yogyakarta, Jumat (24/1/2020).

"Kalau ini (kerukunan umat beragama) terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama adalah kunci," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers Wapres RI, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Potret Kerukunan Beragama di Maumere, Orang Muda Katolik Ikut Jaga Shalat Id

Ma'ruf mengatakan, Indonesia yang beragam ras, etnis, dan agama sejak dulu bisa bersatu dan bersepakat sehingga lahirlah Pancasila yang mampu dikawal hingga saat ini.

Oleh karena itu, ia menginginkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air menjadi contoh bagi negara lain.

"Kita ingin Indonesia menjadi model. Bagaimana menjaga kedamaian, solidaritas, demokrasi, di dunia ini," kata dia.

Baca juga: Menko Polhukam Akui Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurun, Ini Sebabnya...

Ia pun berharap FKUB dapat memberikan stimulasi bagi masyarakat untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga memaparkan empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan nasional.

Baca juga: Yenny Wahid: Kepala Daerah Berperan Besar Ciptakan Kerukunan Beragama

Dihadapan para majelis tokoh lintas Agama se-DIY, Wapres juga memaparkan empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan nasional.

Keempat bingkai itu adalah bingkai politik, yuridis, sosiologis, dan teologi.

Bingkai politik yang dimaksud adalah kesepakatan atau konsensus nasional. Sedangkan bingkai yuridis adalah penegakan hukum dalam rangka memperkuat aturan yang bisa mencegah rusaknya keutuhan bangsa.

Sementara bingkai sosiologis, yaitu kearifan lokal dan bingkai teologi dimaksudkan agar setiap agama membangun teologi kerukunan bukan teologi konflik.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X