Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Akui Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurun, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 25/10/2018, 16:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerukunan beragama Indonesia tahun 2018 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wiranto saat konferensi pers laporan 4 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Indeks kerukunan beragama dari tahun 2017, kami nilai di 2018 ada penurunan," ujar Wiranto.

Wiranto belum dapat menunjukkan angka rincinya. Sebab, penghitungannya dilakukan setiap akhir tahun.

Baca juga: Wiranto: 4 Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Panas-Dingin

Meski demikian, penurunan itu sebenarnya sudah terjadi sejak 2017.

Pada 2015, indeks kerukunan beragama di Indonesia mencapai 75,36. Artinya, masuk dalam kategori rukun.

Pada 2016, indeks kerukunan beragama meningkat sedikit menjadi 75,47.

Pada 2017, indeks kerukunan beragama mulai menurun menjadi 72,27. Angka ini masih termasuk ke dalam kategori rukun.

Wiranto melanjutkan, penurunan indeks kerukunan beragama di Indonesia disebabkan dua hal.

Pertama, pelaksanaan serangkaian pilkada serentak dan pemilu.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kejahatan Siber Menurun

"Karena pilkada serentak, kegiatan politik menggunakan agama sebagai simbol kontestasi. Ini jujur gara-gara itu kita agak turun," ujar Wiranto.

Kedua, konten hoaks dan ujaran kebencian meningkat di media sosial.

"Hoaks ini kan barang baru. Tahun 2000 hoaks enggak ada. Karena pengguna telepon baru 20 juta. Internet baru 1 juta. Sekarang telepon 300 juta. Banyak orang Indonesia hobinya kumpulkan telepon baru. Kondisi ini tidak bisa kita elekkan," ujar Wiranto.

Wiranto memastikan, meski indeks kerukunan beragama di Indonesia pada 2018 ini cenderung turun, angkanya belum masuk kategori mengancam persatuan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com