Menko Polhukam Akui Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurun, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 25/10/2018, 16:25 WIB
Menko Polhukam Wiranto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenko Polhukam Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerukunan beragama Indonesia tahun 2018 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wiranto saat konferensi pers laporan 4 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Indeks kerukunan beragama dari tahun 2017, kami nilai di 2018 ada penurunan," ujar Wiranto.

Wiranto belum dapat menunjukkan angka rincinya. Sebab, penghitungannya dilakukan setiap akhir tahun.

Baca juga: Wiranto: 4 Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Panas-Dingin

Meski demikian, penurunan itu sebenarnya sudah terjadi sejak 2017.

Pada 2015, indeks kerukunan beragama di Indonesia mencapai 75,36. Artinya, masuk dalam kategori rukun.

Pada 2016, indeks kerukunan beragama meningkat sedikit menjadi 75,47.

Pada 2017, indeks kerukunan beragama mulai menurun menjadi 72,27. Angka ini masih termasuk ke dalam kategori rukun.

Wiranto melanjutkan, penurunan indeks kerukunan beragama di Indonesia disebabkan dua hal.

Pertama, pelaksanaan serangkaian pilkada serentak dan pemilu.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kejahatan Siber Menurun

"Karena pilkada serentak, kegiatan politik menggunakan agama sebagai simbol kontestasi. Ini jujur gara-gara itu kita agak turun," ujar Wiranto.

Kedua, konten hoaks dan ujaran kebencian meningkat di media sosial.

"Hoaks ini kan barang baru. Tahun 2000 hoaks enggak ada. Karena pengguna telepon baru 20 juta. Internet baru 1 juta. Sekarang telepon 300 juta. Banyak orang Indonesia hobinya kumpulkan telepon baru. Kondisi ini tidak bisa kita elekkan," ujar Wiranto.

Wiranto memastikan, meski indeks kerukunan beragama di Indonesia pada 2018 ini cenderung turun, angkanya belum masuk kategori mengancam persatuan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

Nasional
RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X