Menko Polhukam Akui Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurun, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 25/10/2018, 16:25 WIB
Menko Polhukam Wiranto DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenko Polhukam Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerukunan beragama Indonesia tahun 2018 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wiranto saat konferensi pers laporan 4 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Indeks kerukunan beragama dari tahun 2017, kami nilai di 2018 ada penurunan," ujar Wiranto.

Wiranto belum dapat menunjukkan angka rincinya. Sebab, penghitungannya dilakukan setiap akhir tahun.

Baca juga: Wiranto: 4 Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Panas-Dingin

Meski demikian, penurunan itu sebenarnya sudah terjadi sejak 2017.

Pada 2015, indeks kerukunan beragama di Indonesia mencapai 75,36. Artinya, masuk dalam kategori rukun.

Pada 2016, indeks kerukunan beragama meningkat sedikit menjadi 75,47.

Pada 2017, indeks kerukunan beragama mulai menurun menjadi 72,27. Angka ini masih termasuk ke dalam kategori rukun.

Wiranto melanjutkan, penurunan indeks kerukunan beragama di Indonesia disebabkan dua hal.

Pertama, pelaksanaan serangkaian pilkada serentak dan pemilu.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kejahatan Siber Menurun

"Karena pilkada serentak, kegiatan politik menggunakan agama sebagai simbol kontestasi. Ini jujur gara-gara itu kita agak turun," ujar Wiranto.

Kedua, konten hoaks dan ujaran kebencian meningkat di media sosial.

"Hoaks ini kan barang baru. Tahun 2000 hoaks enggak ada. Karena pengguna telepon baru 20 juta. Internet baru 1 juta. Sekarang telepon 300 juta. Banyak orang Indonesia hobinya kumpulkan telepon baru. Kondisi ini tidak bisa kita elekkan," ujar Wiranto.

Wiranto memastikan, meski indeks kerukunan beragama di Indonesia pada 2018 ini cenderung turun, angkanya belum masuk kategori mengancam persatuan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X