Yenny Wahid: Kepala Daerah Berperan Besar Ciptakan Kerukunan Beragama

Kompas.com - 20/10/2017, 07:59 WIB
Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/ KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Wahid Institute, Yenny Wahid di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017/
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk merawat keberagaman di daerahnya.

Seorang kepala daerah, kata dia, seharusnya mampu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Kepala daerah sebetulnya bisa memainkan peran besar untuk mendinginkan suasana," kata Yenny seusai diskusi bertajuk "Islam and Democracy In Indonesia" di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Kamis (19/10/2017).

Yenny menambahkan, salah satunya dengan mengaktifkan peran kelompok moderat di daerahnya masing-masing san memberi ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk nengaktualisasikan daerahnya masing-masing.

Baca: Yenny Wahid Nilai Agama Bukan Alat Pemecah, tetapi Perilaku Pemeluknya

Jika itu dilakukan, Yenny yakin kerukunan antar-agama akan tercipta.

Ia menilai, masih banyak kepala daerah yang takut terhadap desakan kelompok-kelompok radikal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kelompok tersebut, menurut Yenny, sangat pandai memberikan tekanan publik karena biasanya memberikan sebuah "cap" kepada kepala daerah yang bersangkutan jika tidak melakukan apa yang mereka minta.

"Kepala daerah akan dicap sebagai anti agama tertentu, etnik tertentu dan sebagainya. Banyak kepala daerah takut jadinya. Ini bukan cuma di Indonesia," ujar Yenny.

Namun, Yenny melihat ada beberapa daerah yang bisa menjadi contoh baik dalam mengelola keberagaman.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X