Kompas.com - 22/01/2020, 05:59 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, baru satu staf khusus presiden dan wakil presiden yang menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per Selasa (21/1/2020) kemarin.

"Untuk staf khusus presiden dan wakil presiden yang berjumlah 21 orang tercatat 1 orang sudah melaporkan harta kekayaannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam siaran pers, Selasa.

Ipi tidak menyebut siapa sosok staf khusus yang sudah menyetorkan LHKPN-nya itu.

Namun, Ipi mengingatkan, para stafsus mempunyai waktu hingga 20 Februari 2020 mendatang untuk melaporkan kekayaan mereka.

"Sejak dilantik pada 21 November 2019, maka selambat-lambatnya para PN (penyelenggara negara) tersebut wajib menyampaikan LHKPN pada 20 Februari 2020," ujar Ipi.

Baca juga: KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Ipi juga mengatakan, ketua dan anggotta Dewan Pertimbangan Presiden juga belum menyerahkan LHKPN mereka.

Selain kepatuhan lapor sesuai waktu yang ditentukan, KPK mengingatkan kepada penyelenggara negara, termasuk para staf khusus, agar melaporkan hartanya secara jujur, benar, dan lengkap.

Sebab, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara.

Adapun staf khusus presiden dan wakil presiden diwajibkan menyetor LHKPN mereka karena staf khusus presiden dan wakil presiden termasuk dalam kelompok penyelenggara negara.

"Berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, maka mereka termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK," kata Juru Bicara KPK ketika itu, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019).

Febri mengatakan, berdasarkan aturan tersebut, KPK menilai staf khusus sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: KPK: Baru 12 Persen Penyelenggara Negara yang Sudah Setor LHKPN

Adapun penjelasan atas pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam penjelasan tersebut, KPK menilai staf khusus masuk dalam kategori keempat yaitu pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Jokowi: Pengungsi di Cianjur Kita Lihat Sehat

Nasional
PKS: 2014-2019 Kami Dukung Pak Prabowo Ketum Gerindra, Sekarang Gantian

PKS: 2014-2019 Kami Dukung Pak Prabowo Ketum Gerindra, Sekarang Gantian

Nasional
Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Nasional
Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

Nasional
Pengacara Bharada E Bakal Cecar Kuat dan Ricky soal Perubahan BAP Terkait Sarung Tangan Sambo

Pengacara Bharada E Bakal Cecar Kuat dan Ricky soal Perubahan BAP Terkait Sarung Tangan Sambo

Nasional
Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Nasional
BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

Nasional
Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak Perlu

Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak Perlu

Nasional
BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
BERITA FOTO: Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

BERITA FOTO: Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

Nasional
Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan 'Monster'

Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan "Monster"

Nasional
Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Nasional
Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Nasional
LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

Nasional
Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.